Jakarta – Guru Besar UGM, Suharko, menganggap penurunan suara Prabowo Subianto di Aceh dan Sumatera Barat pada Pemilu 2024 gara-gara Prabowo bergabung ke kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suharko menganggap penurunan suara di dua daerah di mana Prabowo unggul dalam Pilpres 2014 dan 2019 seolah hukuman dari masyarakat di sana.
Hal itu disampaikan Suharko dalam sidang sengketa, di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Mulanya, hakim konstitusi Daniel Y P Foekh meminta ahli dari Ganjar-Mahfud, Suharko, untuk menjelaskan terkait peran presiden dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Mungkin bisa bantu beri pengayaan dalam kaitan dengan peran presiden. Kalau tadi ahli uraikan ada kurang lebih 70 tingkat kepuasan masyarakat. Dalam proses pemilu, dua pemilu sebelumnya,” kata Daniel.
Daniel mengatakan ada perubahan suara Prabowo di Aceh dan Sumbar pada Pemilu 2024. Padahal, Prabowo diketahui unggul di Aceh dan Sumbar saat pemilu 2014 dan 2019.
“Ini ada anomali karena gini, dua pemilu sebelumnya baik di Sumbar maupun di Aceh itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Sebaliknya justri pemilu sekarang itu di dua tempat itu Pak Prabowo tidak menang. Ini ada anomali, kira-kira faktor apa? Apakah ada signifikan dengan faktor figur atau faktor lainnya?” tanya Daniel.
Suharko, yang menjadi ahli untuk Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menjelaskan peran Presiden Jokowi yang berdampak pada perubahan suara Prabowo di Aceh dan Sumatera Barat pada Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu lantaran adanya persoalan ketokohan dari Prabowo.
“Saya kira ada anak wali di Sumatera Barat dan di Aceh, tetapi justru itu memperkuat variabel ketokohan,” ujarnya.
“Variabel ketokohan di Pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identity oleh Pak Prabowo, saya kira mengarah kepada afiliasi muslim ya,” sambung dia.
Dia kemudian menyebut ada perubahan dari pandangan masyarakat di sana karena Prabowo memilih beralih mendukung pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan dukungan atas ketokohan Prabowo itu pun beralih. Dia mengatakan hal itu seolah hukuman bagi Prabowo.
“Jadi pergeseran ini saya kira justru memperkuat variabel ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tetapi juga berpikir secara kritis seolah-olah, mohon maaf, ini menghukum paslon nomor urut 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh,” tuturnya.
