Banda Aceh – Dalam menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 yang semakin dekat, Irjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir Balauw, menekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh yang terlibat dalam penyelenggaraan untuk segera bersiap dengan baik. Ia mengingatkan bahwa persiapan administratif dan teknis harus menjadi prioritas utama demi kelancaran acara tersebut.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Tahun 2024 di Ballroom Hermes Palace Hotel, Rabu (24/4/2024).
“Mengingat sejarah pelaksanaan PON sebelumnya yang kerap dihiasi oleh berbagai masalah, saya berharap agar hal serupa tidak terulang di Aceh. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk ‘Sedia Payung Sebelum Hujan’ guna memastikan kesuksesan pelaksanaan PON di Aceh, baik dari segi penyelenggaraan, prestasi, maupun administrasi,” ujar Tomsi.
Saat ini, persiapan PON XXI di Aceh terus dipercepat, termasuk penyelesaian sejumlah venue termasuk Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya yang akan menjadi lokasi utama pembukaan PON XXI. Stadion tersebut akan secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Irjen Kemendagri, dalam kunjungannya kemarin di Aceh, meninjau langsung sejumlah venue yang sedang dalam tahap pengerjaan di kompleks Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya. Selain itu, ia juga memberikan arahan terkait fungsi pengawasan, terutama dalam penggunaan anggaran, kepada Inspektorat dan jajaran Inspektorat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Tomsi juga mengutip pesan Presiden Jokowi yang sering mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran daerah yang optimal. Ia menekankan bahwa pengawasan dari Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus terus ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pj Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Irjen Kemendagri dan pimpinan KPK RI ke Aceh. Azwardi juga menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif dan efisien untuk memastikan berbagai program strategis dan pengeluaran wajib berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.
Selain itu, Azwardi menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar pemerintah dalam menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Rapat Pengawasan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan menemukan solusi atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh terus meningkat.
