Jakarta – Uni Emirat Arab (UEA) mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena mencatut nama negara mereka dalam proposal usulannya soal pemerintahan sipil di Jalur Gaza Palestina di bawah pendudukan Israel.
Kantor berita Turki, Anadolu Agency, melaporkan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed marah kepada Netanyahu yang dianggap “tidak memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan seperti itu”.
Sheikh Abdullah juga menegaskan bahwa UEA “menolak terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran Israel di Gaza.”
Syeikh Abdullah menegaskan bahwa UEA berkomitmen mendukung pemerintahan Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.
Dikutip The Middle East Monitor, kemarahan UEA ini dipicu oleh pernyataan Netanyahu dalam sebuah wawancara pada Kamis pekan ini. Dalam wawancara itu, Netanyahu menilai diperlukan pemerintahan sipil di Gaza, mungkin dengan dukungan dari UEA dan negara lain.
Pernyataan itu diucapkan Netanyahu kala Israel masih terus membombardir Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga kini telah menewaskan hampir 35 ribu warga Palestina di wilayah itu.
Alih-alih menghentikan agresi yang telah menjurus ke dugaan genosida ini, tentara Israel malah memulai invasi baru mereka ke wilayah timur Rafah, Jalur Gaza. Rafah merupakan daerah di selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir.
Rafah telah menjadi satu-satunya tempat pelarian warga Gaza di utara dan tengah dari bombardir Israel sejak 7 Oktober lalu. Wilayah itu juga menjadi satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza.
Namun, Israel kekeh menyerbu dan menduduki Rafah terlepas dari kecaman dan penentangan dunia internasional, termasuk dari sekutu dekatnya sendiri seperti Amerika Serikat dan negara Barat lainnya.
