Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6) membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian hadir paling awal sekitar pukul 13.29 WIB.
“Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.
Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
“Buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu meng-update,” kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).
Meutya berpendapat crisis center itu juga berfungsi untuk memberikan perkembangan info ke publik ihwal penanganan yang dilakukan pemerintah.
