Jakarta – Anggota Aktivis 98 Melawan Usman Hamid menduga mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Golkar lantaran ada intervensi usai dinilai tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, meskipun Airlangga telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres 2024, tampaknya sikap Airlangga juga diuji dengan prospek sikapnya soal Pilkada serentak.
“Ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi,” kata Usman dalam acara ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Usman menyinggung kasus intervensi di Golkar merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kudeta yang menimpa partai di bawah Jokowi.
Ia mencontohkan di medio 2014-2016 lalu media milik Hary Tanoesoedibjo sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, ketika Hary Tanoe dihadapkan pada persoalan hukum, Hary Tanoe pun berpaling mendukung Jokowi.
Ia juga menyinggung PDIP belum lama ini mengalami gangguan dan sasaran dari perangkat hukum yang dijadikan senjata politik.
“Termasuk yang paling vokal seperti Hasto Kristianto, itu juga menjadi sasaran dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik,” kata dia.
Usman lantas mengkritik penegak hukum tak semestinya dijadikan senjata politik untuk membidik lawan politik. Jika penegak hukum dijadikan instrumen politik, maka lembaga penegak hukum akan kehilangan independensinya.
“Supremasi hukum kehilangan fondasinya. Yang akan terjadi adalah kediktatoran,” kata dia.
Di tempat yang sama, Aktivis 98 Melawan menyuarakan pernyataan sikap yang salah satu poinnya menduga mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar menandakan masa gelap demokrasi di Indonesia.
“Secara kualitatif demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran dan sudah menuju masa gelap demokrasi abnormalitas sirkulasi elit partai adalah tanda buruk demokrasi,” kata Usman Hamid ketika membacakan pernyataan sikapnya.
Aktivis 98 Melawan juga menduga ada aktor utama di balik mundurnya Airlangga dari kursi ketum Golkar. Aktor utama ini, lanjutnya, sedang melakukan kudeta demokrasi atau melakukan pengambilalihan kekuasaan secara semena-mena. Bagi mereka, aktor ini telah mengabaikan prosedur normal pergantian kepemimpinan di tubuh partai.
“Aktor utama dalam proses ‘kudeta demokrasi’ ini diduga kuat adalah Joko Widodo,” ucap mereka.
Aktivis 98 Melawan kemudian mendorong seluruh kader partai politik untuk sungguh-sungguh menegakkan demokrasi dengan menolak seluruh proses politik yang melanggar proses demokrasi.
“Kasus mundurnya Airlangga Hartarto (AH) dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada 10 Agustus 2024 dan minim argumen kokoh adalah fakta politik yang menunjukkan abnormalitas sirkulasi elit partai itu,” bunyi pernyataan sikap Aktivis 98 Melawan.
Sebelumnya, pihak Istana telah merespons pengunduran diri Airlangga. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah tudingan Presiden Jokowi ikut campur dalam mundurnya Airlangga.
Menurutnya, pengunduran diri itu pilihan pribadi Airlangga. Selain itu, urusan tersebut ada di ranah internal partai.
“Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari melalui keterangan tertulis, Senin (12/8).
Airlangga telah menyatakan mundur dari kursi ketum Golkar pada Sabtu (10/8) malam lalu. Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) malam ini untuk menentukan plt ketua umum Golkar mengisi posisi kekosongan pucuk pimpinan partai.
