Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan empat perintah eksekutif baru. Salah satunya membangun Iron Dome seperti milik Israel.
Hal tersebut disampaikan Trump pada Senin (27/1) di hadapan para anggota parlemen Partai Republik di resor golf miliknya, Trump National Doral Miami, Florida selatan. Trump berjanji akan meningkatkan aset militer AS melalui perintah eksekutifnya tersebut.
Sistem pertahanan Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defence Systems milik Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS) untuk melawan ancaman seperti roket, mortir, dan pesawat tak berawak atau drone. Iron Dome dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di dunia.
“Kita harus memiliki pertahanan yang kuat dan kuat. Dan sebentar lagi, saya akan menandatangani empat perintah eksekutif baru,” katanya seperti dikutip dari Aljazeera.
“Segera memulai pembangunan perisai pertahanan rudal Iron Dome yang canggih, yang akan mampu melindungi Amerika,” sambungnya.
Kemudian dua perintah lagi, sambungnya, ditujukan untuk menghapus inisiatif keberagaman, kesetaraan dan inklusi (diversity, equity, and inclusion/DEI) dan menghilangkan ideologi transgender dari militer AS.
Sementara itu, perintah keempat akan mempekerjakan kembali anggota militer yang diberhentikan karena menolak mematuhi mandat selama pandemi COVID-19. Sebelumnya sebanyak 8.000 anggota telah diberhentikan karena alasan tersebut pada Agustus 2021 hingga Januari 2023.
Trump menyebut tindakan tersebut diperlukan untuk memastikan AS memiliki “kekuatan tempur paling mematikan di dunia”.
Pengumuman empat perintah eksekutif tersebut menambah gelombang besar tindakan yang diambil Trump sejak kembali ke Gedung Putih usai dilantik menjadi presiden AS pada 20 Januari lalu.
Menurut para pejabat, Trump menandatangani 42 perintah, memorandum, dan proklamasi pada hari pertamanya menjabat. Banyak dari perintah tersebut berkaitan dengan masalah imigrasi dan sosial.
Salah satunya, mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap.
Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.
Perintah itu juga menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS mulai 30 hari dari sekarang, jika setidaknya salah satu orang tuanya bukan warga negara Amerika atau pemegang kartu hijau.
Padahal Mahkamah Agung AS padahal sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.
