Banda Aceh – Ekonom Universitas Syiah Kuala mengusulkan agar Pemerintah Aceh memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bagi sektor pertanian dan perikanan untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi di Banda Aceh, Jumat menyampaikan pendapatnya terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Anggaran yang ada harus diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Aceh, bukan untuk belanja birokrasi yang kurang produktif,” katanya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan otonomi khusus (otsus) yang semula ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp8,25 triliun, turun menjadi Rp7,93 triliun, berkurang Rp317 miliar.
Khusus untuk dana otsus Aceh 2025, dari semula ditetapkan dalam APBN mencapai Rp4,466 triliun juga turun menjadi Rp4,309 triliun, dengan kata lain berkurang sebesar Rp156 miliar.
Prof Said menyarankan agar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang tersedia pada sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, kekuatan ekonomi Aceh berada pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh sebesar 4,66 persen didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang 30,97 persen.
Namun, dirinya menyayangkan sektor-sektor tersebut masih lemah dan menghadapi berbagai kendala.
Ia menyebut bahwa petani masih kesulitan mengakses pupuk, terbatasnya alat pertanian seperti traktor, serta infrastruktur irigasi yang belum memadai.
Sementara di sektor perikanan, banyak nelayan hanya mampu beroperasi di perairan dangkal karena keterbatasan peralatan dan sumber daya ikan semakin bergeser ke laut lepas akibat perubahan iklim dan pencemaran.
Karena itu, imbuh dia, anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar pemotongan anggaran tidak memperparah kondisi sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonomi Aceh.
“Jika kita serius ingin membangun ekonomi Aceh, maka anggaran harus difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai pemotongan anggaran justru memperparah kondisi sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan ekonomi kita,” katanya.
Selain itu, Prof Said menilai strategi menarik investor ke Aceh kurang efektif. Oleh karena itu, dirinya menyarankan Aceh fokus membangun ekonomi dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya lokal, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
“Daripada bergantung pada investor yang belum tentu datang, lebih baik kita fokus memperkuat sektor yang sudah kita kuasai. Dengan kebijakan yang tepat, Aceh bisa menciptakan ketahanan ekonomi tanpa harus terus berharap pada dana dari pusat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang kurang produktif, seperti gedung-gedung terbengkalai dan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk proyek yang benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan tertentu.,” katanya.
Kendati demikian, Prof Said meminta agar Pemerintah Aceh tetap melakukan advokasi ke pemerintah pusat agar pengurangan dana transfer ke Aceh tidak terjadi, sebab
dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan, mengingat Aceh masih bergantung pada transfer fiskal dari pusat.
“Pemerintah Aceh dan anggota dewan harus melakukan negosiasi dengan pusat agar efisiensi anggaran ini tidak serta merta berarti pengurangan dana bagi Aceh. Jika pemotongan tetap dilakukan, maka anggaran yang tersisa harus dialokasikan secara efektif,” katanya.
