Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta agar tidak dibenturkan terkait ketidakhadiran kepala daerah dari partainya dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Said menegaskan absennya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan retreat merupakan urusan internal partai. Di sisi lain, ia menyebut Kemendagri juga telah menegaskan bahwa tidak sanksi yang diberikan bagi kepala daerah yang absen.
“Ini kan urusan internal. Murni urusan internal dan sudah ada declare dari Mendagri bahwa tidak hadir retreat itu tidak berarti ada sanksi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2).
“Jadi jangan dibenturkan urusan retreat dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDIP,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Said menegaskan bahwa instruksi larangan mengikuti retreat bagi kepala daerah dari partainya di Magelang masih berlaku.
“Soal surat, sampai sekarang masih berlaku,” tutur.
Megawati sebelumnya menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” imbuhnya.
