Banda Aceh – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), berkomitmen mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) yang semakin marak terjadi di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Pangdam IM dalam pertemuan silaturrahmi dengan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Daerah Pemilihan Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos pada Kamis (27/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, senator yang akrab disapa Haji Uma mengungkapkan kepada Pangdam IM terkait peningkatan kasus TPPO di Aceh. Banyak warga Aceh terutama usia muda menjadi korban TPPO disejumlah negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja maupun Filipina.
Haji Uma menambahkan jika peningkatan kasus TPPO diakibatkan oleh banyak agen pekerja ilegal yang beroperasi di tengah masyarakat saat ini sehingga banyak yang menjadi korban. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat karena belum maksimalnya sosialisasi.
“Jadi Panglima, banyak agen beroperasi sehingga banyak warga terjerat karena dijanjikan gaji tinggi namun setiba disana dipekerjakan pada berbagai praktik ilegal seperti scammer dan judi online, mereka disiksa jika tidak memenuhi target. Hal ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman karena minim sosialisasi”, ujar Haji Uma.
Menyikapi hal tersebut, Pangdam IM pun berkomitmen membantu sosialisasi bagi masyarakat melalui personilnya diberbagai daerah terutama Babinsa yang menjadi ujung tombak ditengah masyarakat.
“Tentu kita akan ikut membantu nantinya untuk sosialisasi terkait TPPO ini kepada masyarakat melalui personil di setiap daerah, terutama Babinsa”, ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han), kepada Haji Uma.
Selain itu, Pangdam IM juga berkomitmen untuk peran serta TNI dalam mendukung upaya penindakan dilapangan terhadap praktik TPPO sesuai wilayah tugas, aturan dan prosedur yang berlaku.
Pernyataan Pangdam IM diapresiasi oleh Haji Uma dan berharap dengan dukungan sosialisasi terkait TPPO ditengah masyarakat akan dapat mereduksi praktik TPPO dan meminimalisir jatuhnya korban warga Aceh diberbagai negara seperti yang terjadi selama ini.
Haji Uma sendiri dikenal sebagai sosok yang selama ini kerap membantu upaya advokasi dan proteksi terhadap warga Aceh yang menjadi korban TPPO diberbagai negara. Sejauh ini banyak dari korban TPPO asal Aceh yang dibantu oleh Haji Uma untuk proses advokasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI.
