Tapaktuan – Tongkat komando kepolisian resort Aceh Selatan kini resmi berganti. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/491/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025 Selatan dijabat oleh AKBP T. Ricki Fadliansyah, S.I.K kini diamanahkan untuk menjadi orang nomor satu di jajaran Polres Aceh Selatan.
Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh menilai penunjukan AKBP T. Ricki Fadliansyah, S.I.K yang memiliki track record dan pengalaman di bidang kriminal khusus (krimsus) di Polda Aceh adalah keputusan bijaksana Kapolri, mengingat begitu banyaknya indikasi korupsi yang selama ini di publik namun tanpa upaya pemberantasan yang konkret.
“Dengan latar belakang dan pengalaman Kapolres baru Aceh Selatan di bidang krimsus, tentunya menjadi harapan baru bari masyarakat Aceh Selatan dalam menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terutama terkait pengusutan sejumlah indikasi korupsi yang selama ini hanya terpendam dan terombang ambing tanpa adanya kejelasan kepada publik,”ungkap Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, Sabtu 12 April 2025.
Mahmud menyebutkan, tragedi defisit dan hutang yang dialami kabupaten Aceh Selatan beberapa tahun terakhir tidak mungkin terjadi begitu saja hanya karena kekhilafan, besar kemungkinan adanya kesalahan tata kelola hingga kebocoran anggaran yang terjadi, bahkan adanya sejumlah indikasi korupsi dalam pengelolaannya. “Untuk itu, Kapolres Aceh Selatan baru nantinya, kita harapkan mampu mengusut tuntas apa penyebab defisit anggaran daerah tersebut apakah ada indikasi korupsi dalam pengelolaannya,” kata Mahmud.
Dia mencontohkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa adanya penggunaan dana eanmark yang tidak sesuai peruntukannya pada APBK Aceh Selatan 2023 dan 2024 yang nilainya mencapai puluhan milyar. “Hal yang begitu memilukan hati masyarakat salah satunya terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) mencapai Rp. 5.544.938.992,54 yang dialokasikan tahun 2023 lalu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan ummat justru malah diduga dipakai untuk membayar proyek yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal itu sudah sempat heboh dan menjadi pembicaraan di masyarakat, hanya saja sampai detik ini belum juga ada tindak lanjut dari pihak kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, kata Mahmud, hal yang tak kalah penting diusut tuntas oleh Kapolres baru nantinya adalah terkait indikasi adanya dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi PAD sehingga daerah tersebut berulang kali mengalami defisit.
“Kapolres Aceh Selatan juga kita minta dapat mengusut tuntas adanya potensi tenaga kontrak siluman yang turut membebani pembiayaan daerah. Sebagaimana yang sempat pembicaraan di daerah modus operandi yang kerap terjadi adanya nama -nama kontrak yang namanya terdata, pembayaran honor dan gaji ada tapi orangnya tak ada serta tak pernah bekerja. Adapula di instansi tertentu dimana ASN yang sudah pensiun, namun namanya terdaftar sebagai penerima honor tenaga kontrak/honorer. Hal-hal seperti itu juga kita harapkan dapat diusut secara tuntas karena berpotensi merugikan keuangan daerah dan negara,” sebutnya.
Lanjut Mahmud, banyak temuan-temuan BPK yang terjadi di daerah tersebut dapat merugikan negara, bahkan ada pula kasus-kasus korupsi lama yang masih menggantung. Untuk itu, kita berharap agar Kapolres Aceh Selatan yang baru yang memiliki pengalaman di bidang kriminal khusus dapat menuntaskan berbagai indikasi korupsi di Aceh Selatan yang terkesan mangkrak sebelumnya, demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian.
“Selamat selamat bertugas AKBP T. Ricki Fadliansyah, S.I.K di Bumi Pala, sejumlah pekerjaan rumah (PR) sudah menanti, Semoga saja kehadiran Kapolres baru ini benar-benar menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah tersebut dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
