Jakarta – Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan biaya transit untuk semua kapal yang melalui Terusan Panama telah sesuai dengan Perjanjian Netralitas dan Undang-Undang Organik Otoritas Terusan Panama.
Mulino menekankan tidak ada kesepakatan yang menyatakan hal lain di luar kedua aturan tersebut.
“Perjanjian Netralitas dan Hukum Organik Otoritas Terusan Panama (ACP) mengatur transit dan biaya untuk semua kapal yang melewati Terusan kami. Tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya,” kata Mulino dalam unggahan di X, Minggu (27/4).
Mulino juga menegaskan bahwa ACP bertanggung jawab untuk menetapkan kerja sama sesuai dengan dua peraturan tersebut.
Perjanjian Netralitas adalah kesepakatan yang menjamin netralitas permanen Terusan Panama, dengan tarif dan akses yang adil bagi semua negara. Berdasarkan perjanjian itu, tidak ada negara selain Panama yang boleh mengoperasikan kanal maupun memelihara instalasi militer di wilayah Panama.
Sementara itu, UU Organik ACP mengatur tentang organisasi dan pengoperasian Terusan Panama yang dijalankan oleh Otoritas Terusan Panama (ACP). ACP sendiri badan independen yang bertanggung jawab atas operasi kanal.
Pernyataan Mulino ini dilontarkan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu kembali mendesak agar kapal-kapal AS tak dipungut biaya ketika melewati Terusan Panama dan Suez.
“Kapal Amerika, baik Militer maupun Komersial, harusnya diizinkan untuk bepergian secara gratis melalui Terusan Panama dan Suez!” kata Trump di Truth Social, seperti dikutip AFP.
Trump mengeklaim kedua rute perairan itu “tidak akan ada” tanpa Amerika Serikat. Dalam unggahannya, ia pun menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk mengatasi hal tersebut.
“Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk segera menangani dan membuat memo atas situasi ini,” kata Trump.
Terusan Panama adalah jalur air yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, yang menjadi lalu lintas 40 persen kapal-kapal kargo AS setiap tahun.
AS menyelesaikan pembangunan kanal tersebut pada awal abad ke-20. Kendali atas jalur air yang penting bagi lalu lintas pelayaran dunia itu lalu diserahkan ke Panama pada 1999.
Sejak menjabat, Trump sudah berulang kali menyatakan ingin menguasai Terusan Panama. Dia bahkan pernah menyampaikan tak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan ekonomi maupun militer demi mewujudkannya.
