Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjelaskan bahwa masalah jemaah haji Indonesia yang terpisah dari pasangan maupun keluarganya bukan akibat dari prosedur Saudi, melainkan kesalahan operasional dari perusahaan yang melayani jemaah haji RI.
Dalam keterangan tertulis, otoritas Saudi menyebut kasus tumpang tindih data jemaah hingga pemisahan gender merupakan kesalahan operasional yang dilakukan delapan perusahaan RI, yang bertanggung jawab melayani jemaah haji Indonesia.
Menurut keterangan itu, salah satu kesalahan signifikan yang menyebabkan masalah bagi jemaah haji RI adalah terkait kegagalan pemberian informasi dengan benar untuk setiap perjalanan sesuai dengan perusahaan penyedia layanan masing-masing.
“Hal ini mengakibatkan jemaah tidak mengetahui lokasi akomodasi mereka dan menghadapi masa tunggu yang lama,” demikian keterangan Kementerian Umrah dan Haji Saudi.
Perusahaan-perusahaan yang melayani haji RI disebut kurang memperhitungkan hubungan keluarga ketika membentuk kelompok, yang menyebabkan beberapa keluarga menjadi terpisah.
Selain itu terjadi juga pencampuran nama jemaah dari perusahaan yang berbeda, dalam perjalanan yang sama.
“Data akurat yang tidak diberikan ke otoritas Saudi sebelum penerbangan berangkat dari Indonesia, yang menghambat pengaturan tertentu,” lanjut pernyataan itu.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Haji dan Umrah Saudi telah berkomunikasi dengan pemerintah RI. Tim khusus dari pihak Indonesia juga telah berupaya mengatasi masalah tersebut.
Otoritas Saudi juga memastikan mekanisme organisasi haji secara khusus dirancang untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jemaah tanpa diskriminasi berbasis gender sesuai transparansi dan disiplin tinggi.
Sehingga klaim yang menyebut “prosedur menyebabkan laki-laki dipisahkan dari perempuan” di antara jemaah haji Indonesia dan klaim serupa lain, tidak akurat, kurang kredibel, dan mencerminkan kesalahpahaman soal mekanisme haji Arab Saudi.
“Sistem haji Kerajaan Saudi beroperasi dengan efisien tinggi dan tidak ada kendala teknis maupun administratif yang tercatat akan menghalangi pihak Indonesia dalam menyelesaikan prosedur bagi para jemaahnya,” demikian keterangan Kementerian Haji Saudi.
