[Opini] Pendampingan Berbasis Partisipasi Adalah Kunci Keberhasilan Gampong

Penulis Cut Syifa Ul Husna, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Pembangunan Gampong tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau gedung pertemuan. Lebih dari itu, ia merupakan langkah menyusun arah masa depan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam proses ini, metode pendampingan memegang peran vital yang menentukan apakah program pembangunan dapat berjalan sukses atau justru gagal di tengah jalan. Sayangnya, banyak praktik pendampingan yang masih terjebak dalam pendekatan birokratis dan teknokratis yang minim melibatkan warga secara aktif.

Pendampingan yang efektif seharusnya bersifat inklusif dan memberdayakan. Pendamping tidak berperan sebagai pemberi instruksi, melainkan sebagai mitra dialog dan penggerak lokal yang mengajak masyarakat untuk mengenali kekuatan mereka, mengemukakan pendapat, dan ikut merancang arah pembangunan Gampong. Model ini menempatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang datang dari atas.

Dalam implementasinya, pendekatan partisipatif memerlukan kesabaran, kemampuan komunikasi yang baik, serta kepekaan terhadap kondisi sosial dan budaya di Gampong. Pendamping harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal, membangun hubungan saling percaya, dan menciptakan ruang musyawarah yang terbuka. Lewat forum warga, pelatihan bersama, dan dialog yang setara, masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memahami permasalahan mereka dan mencari solusi secara kolektif.

Pendamping juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap program pembangunan yang diluncurkan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan warga. Prinsip transparansi, kejujuran, dan pengawasan bersama perlu menjadi dasar dalam membangun Gampong yang demokratis dan berkeadilan.

Tanpa metode pendampingan yang mengakar, pembangunan Gampong berisiko menjadi sekadar formalitas proyek yang tidak menyentuh kebutuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam pembangunan harus terus didorong dan dikembangkan. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong, kapasitas masyarakat, dan kemandirian jangka panjang.

Terlebih lagi, kita perlu menyadari bahwa pembangunan Gampong bukan hanya urusan alokasi anggaran atau laporan program tahunan. Ia adalah proses perubahan sosial dan ekonomi yang harus diarahkan pada pembebasan masyarakat dari ketergantungan, sekaligus menguatkan mereka untuk menjadi komunitas yang mandiri dan tangguh. Sayangnya, banyak pembangunan justru melahirkan ketergantungan baru karena kurangnya ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan partisipatif menawarkan jalan keluar. Pendamping desa yang benar-benar memahami pentingnya pelibatan warga akan mulai dengan mengenali potensi lokal, mendengar aspirasi, serta mendorong dialog yang jujur dan terbuka. Melalui musyawarah yang setara, masyarakat diberi ruang untuk merumuskan kebutuhan mereka sendiri dan merancang program yang sesuai dengan konteks lokal.

Masalahnya, di banyak tempat, pendamping masih berfokus pada urusan administratif dan laporan. Hal ini membuat proses pendampingan kehilangan makna sosialnya. Warga hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan, bukan pemilik prosesnya. Padahal, pendamping seharusnya menjadi agen perubahan—penghubung antara sumber daya yang tersedia dengan gagasan dan potensi warga yang luar biasa.

Melalui penguatan lembaga seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pelatihan keterampilan berbasis potensi setempat, dan pengembangan usaha kreatif desa, pendamping dapat membantu menumbuhkan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana Gampong, serta membangun rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Kemandirian Gampong adalah buah dari proses panjang yang melibatkan pendampingan yang tepat sasaran dan partisipatif. Pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama menciptakan sistem pendampingan yang relevan dengan kondisi lokal dan berpihak pada masyarakat.

Jika kita benar-benar ingin melihat Gampong di Indonesia, khususnya di Aceh, tumbuh secara mandiri dan bermartabat, maka kita harus memulai dengan cara yang benar: mendampingi dengan empati, bukan mengarahkan dengan otoritas; menguatkan kapasitas warga, bukan menggantikannya. Karena pada akhirnya, masyarakat yang diberi ruang untuk berkembang adalah masyarakat yang akan membawa perubahan nyata di tempat tinggal mereka sendiri. []