SIGLI – Ratusan perusahaan tambang galian C sedang beroperasi dengan izin eksplorasi bukan dengan izin eksploitasi di kabupaten Pidie dinilai sangat merugikan Daerah.
Hal itu dikatakan Muhammad Junaidi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten Pidie kepada Atjehwatch.com, Senin 11 Agustus 2025.
“Data tahun 2023 ada 112 perusahaan galian C yang aktif, dari semua data perusahaan tersebut ada yang masih dalam proses, artinya masih banyak perusaan galian C yang beroperasi tanpa izin dan masih dalam proses, ada 36 perusahaan yang sudah ada izin, sementara 76 perusahaan dalam proses atau belum memenuhi syarat,” katanya.
“Sementara data terbaru hanya 12 perusahaan yang telah memenuhi syarat memiliki izin operasi dengan area sudah ditetapkan sesuai usulan perusahaan, dari sejumlah perusahaan galian C itu apakah pemerintah sudah memastikan operasi sesuai dengan izinnya dan berapa restribusi yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten Pidie pertahun,” ujar Muhammad junaidi ketua Kadin Pidie.
“Kita berharap bagi perusahaan-perusahaan galian C yang beroperasi segera melakukan atau mengurus izinnya agar tidak merugikan Daerah, supaya ada output ke Pemerintah daerah hingga Pendapatan asli Daerah (PAD) meningkat, coba kita lihat saat ini PAD dari sektor restribusi daerah terutama galian C stagnan dari tahun ke tahun di Pemerintah Pidie,” kata Muhammad Junaidi.
Dikatakan Muhammad Junaidi, bayangkan jika Ratusan perusahaan galian C itu benar-benar beroperasi dengan ada izin maka bisa dipastikan PAD itu meningkat.
“Jika PAD meningkat maka akan berdampak pada pembangunan daerah yang baik, seperti jalan-jalan yang rusak bisa diperbaiki oleh pemerintah, maka dari itu Kadin berharap pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam meningkatkan PAD daerah dalam berbagai sektor seperti salah satunya melalui sehatnya izin galian C,” harap Muhammad Junaidi.
Dalam pada itu, kepala DPMPTSP Pidie Efendi mengatakan dalam dua tahun terakhir tidak ada yang urus atau memperpanjang galian C di kabupaten Pidie, semua izinnya dikeluarnya di provinsi.
“Udah dua Tahun gak ada yang urus Galian C di DPMPTSP di Pisie,” kata Efendi via telepon.[Mul]
Perlu pengawasan ketat dari pencurian tambang emas dll dan dari tikus negara Tiongkok yang bebas mencuri wilayah RI serta tambang emas dll puluhan ribu trilyun rupiah per tahun selama sepuluh tahun terakhir terus menerus hingga akhir jaman tanpa pajak