Jakarta – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam visi kolonial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal “Israel Raya” dan proyek pembangunan 3.400 unit di Tepi Barat, Palestina yang membuat wilayah itu terbelah jadi dua.
Kecaman itu tertuang dalam resolusi Pertemuan Luar Biasa Menteri Luar Negeri OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin (25/8).
“Mengecam dan menolak dengan keras pernyataan yang tak bertanggung jawab dan arogan yang dibuat Perdana Menteri Israel mengenai apa yang disebut Visi Israel Raya,” demikian pernyataan OKI dalam resolusi itu.
“Pernyataan-pernyataan ini merupakan perpanjangan dari retorika ekstremis, hasutan, dan agresi terhadap kedaulatan negara-negara, yang melanggar hukum internasional dan Piagam PBB,” imbuh mereka.
OKI juga menyebut pernyataan semacam itu mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.
Selain itu, mereka memandang komentar tersebut merupakan upaya Israel menghindari kewajiban internasional, terus melanggar hak-hak sah rakyat Palestina dan mencaplok wilayah di negara itu.
Pertengahan Agustus lalu, Netanyahu mengatakan tengah menjalankan misi bersejarah dan spiritual untuk memperluas wilayah yang disebut visi “Israel Raya.”
Pernyataan PM itu muncul saat wawancara dengan media Israel i24. Pewawancara Sharon Gal memperlihatkan peta dengan gambar yang disebut “Tanah yang Dijanjikan.” Dia lalu menanyakan apakah Netanyahu merasa terhubung dengan visi Israel Raya.
“Saya berada dalam misi lintas generasi. Jadi, jika Anda bertanya apakah saya merasa ini adalah misi bersejarah dan spiritual, jawabannya adalah ya,” kata Netanyahu.
Istilah Israel Raya muncul usai Perang Enam Hari pada 1967. Saat itu, Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Golan, dan Semenanjung Sinai.
Israel Raya secara luas dipahami sebagai visi ekspansionis mencakup wilayah yang jauh lebih luas. Istilah tersebut digunakan di kalangan ultra-nasionalis untuk mengeklaim sebagian negara-negara Arab itu.
Di rapat luar biasa Menlu ini, OKI juga mengecam proyek pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang diduduki secara ilegal oleh pasukan Israel, Tepi Barat.
Pekan lalu, pihak berwenang Israel mengesahkan proyek yang disebut E1. Pembangunan ini akan menghubungkan Yerusalem ke permukiman Maale Adumim dan membuat Tepi Barat terbelah jadi dua.
Proyek tersebut juga membuat masa depan Ibu Kota Palestina yang selama ini digaung-gaungkan mustahil tercapai.
“Mengecam keras pengesahan baru-baru ini atas 3.400 unit permukiman ilegal di wilayah yang disebut E1 Al-Quds yang diduduki dan menganggap sebagai upaya ilegal untuk mengubah lanskap geografis dan demografis Wilayah Palestina yang diduduki,” demikian pernyataan OKI.
Tindakan tersebut, lanjut mereka, merusak prospek solusi dua negara. Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara yang saling berdampingan, saling menghormati, damai, dan mengakui kedaulatan.
Visi dan rencana keji Israel muncul saat mereka masih menggempur habis-habisan warga dan objek sipil di Palestina. Imbas serangan tersebut, lebih dari 62.000 orang di Palestina tewas dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.
