Tapaktuan – Selama tiga hari terakhir, warga Gampong Padang dan Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, terpaksa hidup dalam kondisi tanpa air bersih. Pipa PDAM Tirta Naga yang mestinya mengalirkan kebutuhan utama itu justru kerap macet. Jika pun mengalir, debitnya sekadar menetes dan bertahan tak lebih dari dua jam sehari.
Aidil, warga Gampong Padang, menyebut kondisi ini sebagai penyiksaan. “Air adalah kebutuhan pokok. Kalau pun keluar, hanya sebentar, tak cukup untuk masak, mencuci, apalagi mandi. Tiga hari kami kesulitan, tapi PDAM seolah tutup mata,” keluhnya.
Kemarahan warga semakin memuncak. Faisal, warga Gampong Lhok Bengkuang, menuding Direktur PDAM Tirta Naga, Abdillah, arogan dan gagal memimpin. “Air mati berhari-hari, tapi yang bersangkutan sibuk pencitraan di media. Rakyat dianggap tidak penting,” ujarnya di Tapaktuan, Rabu 24 September 2025.
Desakan kini mengarah langsung ke Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Warga menuntut pencopotan Direktur PDAM yang dianggap gagal total. “Kalau PDAM tidak mampu, ganti saja direksinya dengan orang yang bekerja untuk rakyat, bukan yang hanya pandai bicara,” kata seorang warga.
Krisis ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan bobroknya tata kelola PDAM. Sebagai BUMD yang setiap tahun menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, PDAM mestinya transparan mengelola anggaran untuk memperbaiki pompa, jaringan, dan distribusi air. Namun fakta di lapangan memperlihatkan kebalikan, dimana pelayanan kian merosot, sementara publik hanya disuguhi laporan manis.
Hak atas air adalah hak dasar yang dijamin konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan sumber daya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus PDAM Tirta Naga, hak itu justru digadaikan oleh kelalaian manajemen dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Jika bupati hanya diam, publik berhak menilai ada pembiaran, bahkan kemungkinan konflik kepentingan. Krisis air berhari-hari adalah alarm keras bahwa pelayanan publik gagal, rakyat jadi korban. Kini publik menunggu langkah tegas Bupati Mirwan, apakah bersama rakyat yang menjerit tanpa air, atau terus melindungi direksi PDAM yang jelas-jelas gagal menjalankan mandatnya.
