BLANGPIDIE – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Aceh Barat Daya (Abdya), menyampaikan kecaman keras terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melarang truk berplat BL (Aceh) melintas di wilayah Sumut.
Kebijakan tersebut bukan hanya menyulitkan rakyat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan nasional. Sebab, hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Aceh dan Sumatera Utara sudah sejak lama menjadi urat nadi persaudaraan dan bagian tak terpisahkan dari integrasi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua PDPM Abdya, Ikhsan Jufri, S. Pd MM melalui M. Ade Alkausar, S. Pd selaku Ketua Bidang Ketahanan Nasional, menilai kebijakan tersebut gegabah dan diskriminatif. Jalan publik tidak boleh diperlakukan eksklusif berdasarkan asal kendaraan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
“Kebijakan itu mengganggu ketahanan ekonomi, berpotensi memutus jalur logistik Aceh–Sumut yang strategis. Akibatnya, harga kebutuhan pokok bisa naik, distribusi barang tersendat, dan aktivitas dagang rakyat lumpuh,” kata Ade, Senin (29/09/2025).
Lanjutnya, selain itu juga dapat mengancam stabilitas sosial-politik. Kebijakan sepihak dapat memicu keresahan, memperlebar sekat antar-daerah, dan menumbuhkan sentimen negatif yang berbahaya bagi persatuan nasional.
“itu tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan. Seorang pemimpin daerah mestinya hadir sebagai perekat bangsa, bukan menciptakan blokade yang justru merugikan rakyat dan mengikis kepercayaan publik,” ungkap Ade Alkausar.
Sebagai bagian dari komponen bangsa yang menjunjung tinggi semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah, Pemuda Muhammadiyah Abdya mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mencabut larangan truk plat BL dan menggantinya dengan solusi yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, segera turun tangan meluruskan kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak merusak kohesi bangsa,” tegas Ade.
Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh maupun Sumatera Utara untuk menempuh jalur dialog, bukan konfrontasi demi menjaga harmoni, solidaritas dan integrasi nasional.
Mengingatkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan diskriminatif seperti ini adalah ancaman nyata terhadap fondasi persatuan bangsa.
“Pemimpin sejati adalah perekat, bukan pemecah. Jangan biarkan jalan raya berubah menjadi tembok pemisah antar-daerah. Rakyat membutuhkan kepastian, keadilan, dan jaminan persatuan—bukan kebijakan emosional yang diskriminatif,” pungkas Ketua Bidang Ketahanan Nasional PDPM Abdya, M. Ade Alkausar.
