Banda Aceh – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh akan segera menerjunkan satuan tugas (satgas) khusus ke lapangan untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal. Langkah ini diambil menyusul temuan Panitia Khusus DPR Aceh mengenai praktik penyetoran uang keamanan dari operasi tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.
“Kami sudah siap untuk membentuk satgas ke lapangan dengan waktu yang dekat ini,” kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, (Mualem), Selasa, 30 September 2025.
Mualem menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sektor-sektor potensial di Aceh.
“Sebelumnya kami sudah sepakat untuk melihat Aceh masa depan, di segi pertambangan, perkebunan dan lain-lain, minerba (mineral dan batu bara) yang ada di Aceh,” ujar Mualem.
Rencana peninjauan lapangan tersebut, menurut Mualem, akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. “Sepakat untuk kita tinjau di lapangan tidak lama lagi,” jelas Mualem.
Sebelumnya, Pansus Mineral dan Migas DPR Aceh mengungkap praktik penyetoran uang keamanan yang telah berlangsung lama. Dalam operasinya, ratusan unit ekskavator ilegal diwajibkan menyetor sejumlah uang setiap bulannya kepada oknum aparat. Setiap unit ekskavator ilegal dari total sekitar 1.000 unit yang tersebar di 450 titik lokasi, diwajibkan menyetor Rp 30 juta per bulan. Jika dikalkulasi, total dana yang beredar dari praktik ini mencapai Rp 360 miliar per tahun.
Dari fakta tersebut, Mualem mengeluarkan ultimatum tegas kepada pelaku tambang ilegal untuk mengeluarkan seluruh alat berat dari kawasan hutan Aceh dalam waktu dua minggu. Peringatan keras ini disampaikan sebagai bagian dari langkah penertiban menyeluruh untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mendorong pengelolaan yang legal.
