SINGKIL — Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan pemerataan akses digital bukan sekadar urusan teknis infrastruktur, melainkan agenda strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional.
Oleh karenanya, diperlukan peta jalan konkret untuk pemerataan akses digital Aceh yang mencakup verifikasi data blankspot, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi dalam mempercepat transformasi digital di wilayah paling barat Indonesia tersebut,” kata Asisten Deputi Koordinasi Telkomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma Agus Pandu Purnama dalam Rapat Koordinasi Pemerataan Akses Digital di Provinsi Aceh, Kamis (17/10/2025).
Disampaikan bahwa cakupan jaringan internet di Aceh telah mencapai 87% dari total desa, namun masih terdapat 149 desa berstatus blankspot terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan seperti Simeulue, Gayo Lues, dan Subulussalam. Hambatan utama meliputi kondisi geografis ekstrem, keterbatasan pasokan listrik, serta minimnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil.
“Pemerataan akses digital di Aceh adalah bagian dari misi besar kedaulatan digital Indonesia. Kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi membangun masa depan yang inklusif, aman, dan berdaya saing bagi seluruh rakyat Aceh,” kata Pandu.
Ketua Tim Akselerasi Infrastruktur Fixed Broadband Kementerian Komunikasi dan Digital, Singgih Yuniawan, menyampaikan kebijakan nasional percepatan digitalisasi, termasuk lelang spektrum baru, penerapan open access, infrastructure sharing, dan roadmap fiberisasi hingga 2029.
Sementara itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyampaikan capaian pembangunan BTS 4G di empat kabupaten prioritas, serta program akses internet untuk 1.000 dayah dan 1.000 masjid di Aceh. Tahun 2025, kapasitas VSAT akan ditingkatkan hingga 8 Mbps dengan target terestrialisasi jaringan mencapai 30 Mbps untuk wilayah dengan trafik tinggi.
Dinas Kominfo Aceh menegaskan strategi pembiayaan multi-skema (APBA, APBD, dan Dana Desa) untuk mendukung pembangunan jaringan desa, disertai program Quick Win berupa Wi-Fi publik, kolaborasi dengan operator untuk akses gratis di ruang publik, serta literasi digital bagi UMKM dan masyarakat.
Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon menegaskan, Pemerintah daerah siap memberikan perizinan gratis, menyediakan lahan, dan mendukung pembangunan tower maupun BTS di daerah Aceh Singkil. “Pemerataan konektivitas adalah kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar proyek,” katanya.
