BANDA ACEH – Rapat mitigasi risiko bencana hidrometeorologi dan rencana penanganan darurat bencana digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh pada Senin, 24 November 2025 pukul 09.30 WIB.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh dan dihadiri oleh sejumlah kepala dinas serta pimpinan instansi terkait. Agenda ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons dinamika cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana di berbagai wilayah Aceh.
Para peserta rapat terdiri dari Kepala Bappeda, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis Tanbun, Kadis Pangan Aceh, Kadis DLHK, Karo Tapem, Kepala Biro Hukum, Plt. Kadis Pengairan, Plt. Kadis Perikanan, Plt. Kalaksa BPBA, Plt. Kadinsos, Plt. Kadinkes, Plt. Kadisdik, serta Kepala BWS Sumatera I. Kehadiran lintas sektor ini dinilai penting untuk menyatukan langkah antisipatif sekaligus memperkuat koordinasi penanganan darurat di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir yang telah melanda sejumlah kabupaten dan kota.
Ia meminta seluruh dinas teknis meningkatkan kewaspadaan, memperbaharui data kerawanan, serta mempercepat penyusunan langkah-langkah mitigasi berbasis kondisi real di daerah masing-masing. Koordinasi lintas instansi, menurutnya, menjadi kunci efektivitas penanganan.
Rapat ini juga sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh diminta melakukan langkah konkret, termasuk memastikan kesiapan sarana prasarana, logistik darurat, hingga alur komunikasi antarinstansi saat terjadi bencana.
Seluruh peserta rapat menyatakan komitmennya untuk menjalankan instruksi tersebut secara terukur. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Aceh berharap mitigasi dan penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran. Langkah bersama ini diharapkan mampu meminimalkan dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan akibat bencana yang dipicu cuaca ekstrem. Pemerintah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait.
