Banda Aceh – Dua lembaga PBB yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF sudah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di provinsi itu akhir November lalu.
Sebelumnya, Pemprov Aceh bersurat ke badan PBB tersebut, karena menyatakan dua lembaga internasional itu juga punya pengalaman membantu Aceh pasca-Tsunami 2004 silam.
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di Provinsi terdampak.
Begitupun lembaga UNDP di Indonesia saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin (15/12).
“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” sambungnya.
Dikatakannya sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi banjir hingga longsor yang sporadis pada akhir November lalu di tiga provinsi Sumatra– Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat— UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional, daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Sebelumnya Pemerintah Aceh resmi menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Tanah Rencong.
Dua lembaga itu dinilai punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mngaku tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Tanah Rencong.
“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12).
Hal itu disampaikan Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia dan Indonesia. Bantuan yang disalurkan itu berupa bahan pokok.
Bantuan itu langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Mualem menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
Pada hari yang sama, dalam rapat dengan seluruh jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto bercerita banyak pimpinan negara lain yang hendak mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hendak membantu. Namun, ia menyebut Indonesia mampu mengatasi persoalan ini.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Prabowo menyatakan APBN siap menyokong dana penanganan bencana. Ia menyebut APBN cukup untuk menangani itu karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Salah satu sokongan APBN ialah tambahan dana taktis ke pemerintah daerah bagi penanganan bencana. Yakni Rp20 miliar bagi tiap provinsi terdampak, sedangkan Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten terdampak.
Sebelumnya, Mualem resmi telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari–sejak 12 hingga 25 Desember 2025.
Mualem mengatakan keputusan itu diambil karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.
“Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang,” kata Mualem saat mengumumkan perpanjangan status itu.
