JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons curhatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat pasca bencana di wilayah Sumatera.
Purbaya mengaku baru menyadari bahwa pihak TNI Angkatan Darat harus menanggung beban utang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di lokasi bencana. Padahal, selama ini Purbaya merasa proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu.
“Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).
Ketidaktahuan Purbaya mengenai tunggakan biaya pembangunan tersebut terungkap saat dirinya duduk berdampingan dengan Jenderal Maruli. Purbaya berkelakar mengenai nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut.
“Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” ujar Purbaya yang langsung disambut tawa oleh Maruli.
Pertukaran kalimat jenaka pun berlanjut ketika Purbaya mempertanyakan jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut.
“Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya kepada Maruli.
“Ya tentara, Pak,” jawab Maruli singkat yang mengundang gelak tawa seluruh peserta rapat.
Di balik candaan tersebut, Maruli menyampaikan fakta lapangan bahwa penanganan infrastruktur di wilayah terdampak, seperti Aceh dan Sumatera Utara, banyak dilakukan secara swadaya oleh personel TNI.
Maruli mengakui timnya masih kesulitan memahami alur birokrasi sistem keuangan dalam penanganan darurat bencana.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak,” ungkap Maruli.
Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD telah memborong jembatan armco langsung dari pabrik dalam tiga tahap pengerjaan demi mempercepat akses transportasi masyarakat. Namun, sebagian dari pembelian tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak,” pungkas Maruli.
Adapun rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan para bupati setempat serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
