Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan sejumlah isu strategis yang perlu segera ditangani dalam percepatan pemulihan pascabencana, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan, pendangkalan kuala untuk aktivitas nelayan, hingga penyediaan rumah sementara dan hunian permanen bagi masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Rapat Pimpinan DPR RI – Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak, di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Menjelang Ramadan, Gubernur Aceh meminta perhatian khusus pemerintah pusat agar harga kebutuhan pokok, terutama daging, tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, momentum menjelang bulan puasa rawan terhadap lonjakan harga. “Kita minta agar ada kebijakan yang memungkinkan pasokan daging cukup menjelang Ramadan, sehingga harganya tidak mahal dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang,” ujarnya.
Selain isu pangan, Muzakir Manaf juga menyoroti pendangkalan kuala (muara) yang menghambat aktivitas nelayan. Akibat sedimentasi dan pengaruh pasang surut, sejumlah kapal nelayan tidak dapat keluar-masuk pelabuhan secara optimal selama 24 jam. “Ini menjadi persoalan mendesak karena menyangkut ekonomi nelayan. Kalau kuala dangkal, kapal hanya bisa keluar masuk pada waktu tertentu,” jelasnya.
Dalam konteks pemulihan infrastruktur pascabencana, Gubernur Aceh menegaskan bahwa penyediaan rumah sementara (huntara) menjadi kebutuhan paling mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Di samping itu, pembangunan hunian permanen juga harus segera dirancang agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan. “Yang paling urgent sekarang adalah rumah sementara, kemudian rumah permanen. Masyarakat butuh kepastian tempat tinggal,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan persoalan jembatan-jembatan yang terputus di sejumlah kabupaten. Kondisi tersebut memaksa warga menggunakan jalur alternatif, termasuk penyeberangan darurat berbayar, yang menambah beban ekonomi masyarakat. “Ada masyarakat yang harus membayar setiap kali melintas karena jembatan putus. Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” ungkap Muzakir Manaf.
Gubernur Aceh meminta percepatan penanganan jembatan darurat, termasuk perbaikan jembatan Bailey yang sempat mengalami kendala teknis seperti hilangnya baut pengikat. Ia menegaskan pentingnya pengawasan rutin agar infrastruktur darurat tetap aman digunakan warga.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh secara terpadu, dengan fokus pada perlindungan ekonomi masyarakat, pemulihan infrastruktur dasar, serta pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi warga terdampak.
