TAMIANG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi. Pembangunan huntara ini ditujukan untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan warga tidak lagi bertahan di tenda pengungsian dengan keterbatasan fasilitas.
“Kami berkomitmen untuk men-support penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat,” kata Dody dikutip dari keternagan tertulis, Sabtu, 3 Desember 2025. Ia menambahkan, huntara juga akan dilengkapi sarana air bersih dan sanitasi.
Pembangunan huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bersama BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Progres pekerjaan dinilai cepat, mulai dari pondasi hingga pemasangan atap modular.
Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan mengapresiasi kualitas bangunan huntara tersebut. Ia menilai bahan yang digunakan tergolong premium dan layak huni. “Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat,” ujar Budi.
Huntara di Aceh Tamiang direncanakan menampung sekitar 80 kepala keluarga. Kawasan ini terdiri atas tujuh blok bangunan modular hunian dan satu blok tambahan dengan kapasitas 12 kepala keluarga.
Setiap blok mampu menampung hingga 48 orang atau 12 kepala keluarga. Total daya tampung satu lokasi mencapai sekitar 336 orang. Seluruh kawasan huntara dilengkapi toilet komunal, instalasi listrik, pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.
Secara teknis, huntara dibangun dengan sistem bangunan modular berstruktur rangka baja ringan. Metode ini dipilih agar bangunan kuat dan cepat diselesaikan. Pekerjaan konstruksi meliputi pondasi, pemasangan rangka, dinding, atap baja ringan, serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.
Kementerian PU menargetkan pembangunan huntara di Gampong Bundar rampung pada akhir Januari 2026.
Berdasarkan data Kementerian PU per 28 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di tiga provinsi tersebut mencapai 47.149 unit. Dari total tersebut, sebanyak 29.542 unit ditangani melalui pembangunan hunian sementara, sementara 17.057 unit lainnya mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian.
Di Provinsi Aceh, jumlah rumah rusak berat tercatat sebanyak 38.169 unit. Pemerintah membangun 28.236 unit hunian sementara atau sekitar 74 persen dari total kerusakan. Sementara 9.996 unit lainnya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.
Di Sumatera Utara, dari total 6.322 unit rumah rusak berat, pembangunan hunian sementara mencakup 876 unit atau sekitar 14 persen. Dody mengatakan, sebanyak 4.833 unit lainnya memperoleh bantuan Dana Tunggu Hunian. Progres pembangunan terus didorong seiring kesiapan lahan dan logistik di lapangan.
Adapun di Sumatera Barat, tercatat 2.658 unit rumah rusak berat. Pemerintah merencanakan pembangunan 430 unit hunian sementara atau sekitar 16 persen, sementara 2.228 unit sisanya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.
