Banda Aceh — Lembaga Wali Nanggroe menggelar rapat koordinasi lintas sektor tentang pelaksanaan nilai-nilai adat dan syariat Islam, Selasa 13 Januari 2026, di Ruang Rapat Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, forum tersebut mempertemukan berbagai lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan khusus di Aceh, sebagai langkah menyelaraskan kebijakan agar kekhususan Aceh di bidang syariat dan adat benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan.
Rapat dibuka dengan pengantar Katibul Wali Abdullah Hasbullah. Turut hadir Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. Muhammad Raviq.
Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry, Prof. Syahrizal Abbas, menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar forum koordinasi formal, tetapi instrumen strategis untuk memastikan kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga Islam dan adat berjalan searah.
“Rapat hari ini adalah rapat koordinasi institusi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan khusus seperti Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, Baitulmal, MAA, MPA, dan Kehutanan. Ini penting agar nilai-nilai syariah dan nilai-nilai adat budaya itu terimplementasi di dalam sejumlah kewenangan yang kita miliki,” kata Syahrizal.
Ia menjelaskan, rapat tersebut merekomendasikan tindak lanjut berupa inventarisasi persoalan secara detail di setiap sektor. Hasilnya akan dirumuskan menjadi kebijakan yang dapat berbentuk Peraturan Wali Nanggroe, penetapan, maupun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan kabupaten/kota.
“Dengan rapat koordinasi ini kita bisa menentukan problematikanya dan langkah-langkah strategis yang diambil, sehingga kewenangan Aceh dalam bidang syariat dan adat istiadat bisa terwujud dengan baik,” ujarnya.
Isu kebencanaan juga menjadi salah satu fokus utama. Menurut Syahrizal, perhatian Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe terhadap mitigasi dan pencegahan bencana sangat kuat, terutama yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan perilaku sosial.
“Terkait dengan bencana, ini menjadi perhatian yang paling penting dan urgen dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Berdasarkan hasil diskusi dan inventarisasi masalah, akan ada langkah-langkah kebijakan strategis yang diarahkan oleh Wali Nanggroe,” jelasnya.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah kepala dinas dan pimpinan lembaga, antara lain Dinas Syariat Islam, DPMG, Majelis Adat Aceh, Baitul Mal Aceh, MPU, Dinas Pendidikan Dayah, DLHK, Kesbangpol, Majelis Pendidikan Aceh, Mahkamah Syar’iyah, dan Kanwil Pertanahan Aceh. Kehadiran lintas sektor tersebut dinilai menunjukkan urgensi forum koordinasi berkelanjutan.
“Hari ini sangat luar biasa, pokok-pokok pikiran yang disampaikan peserta dan kehadiran para kepala dinas menunjukkan bahwa kita memang membutuhkan pertemuan seperti ini secara berkelanjutan,” kata Syahrizal.
Sebagai tindak lanjut, Lembaga Wali Nanggroe akan menggelar pertemuan lanjutan yang lebih teknis dan sektoral. “Ada pertemuan lanjutan yang lebih detail per sektor. Di situ akan dirumuskan rancangan kebijakan dan pada akhirnya Wali Nanggroe yang akan memilih arahan lebih lanjut,” tutup Prof. Syahrizal Abbas.[]
