JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Hunian Sementara (Huntara) 2 bagi warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Setiap unit huntara dilengkapi atap berlapis aluminium foil yang berfungsi untuk meredam panas akibat paparan sinar matahari.
Lapisan aluminium foil tersebut dirancang untuk memantulkan radiasi matahari sehingga suhu di dalam hunian tetap lebih sejuk, terutama pada siang hari.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan warga yang selama ini tinggal di tenda pengungsian, khususnya anak-anak, lansia, dan keluarga yang akan menjalani ibadah puasa.
Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Huntara 2 di Aceh Tamiang, Selasa (20/1/2026).
Ia mengatakan percepatan pembangunan hunian sementara dilakukan agar masyarakat tidak lagi tinggal di tenda, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang terpenting masyarakat bisa masuk ke rumah, keluar dari tenda. Kita dorong percepatan pembangunan hunian-hunian sementara di beberapa tempat, agar warga bisa beribadah Ramadan dengan lebih aman dan tenang,” kata Dody, dikutip dari keterangan resmi.
Huntara 2 dibangun dengan konsep hunian sementara modular di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 13.248 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 3.780 meter persegi. Hunian tersebut terdiri atas 13 blok dan satu unit musala.
Huntara 2 diperuntukkan bagi 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa. Untuk mendukung sanitasi dan kesehatan lingkungan, disediakan 78 unit toilet dan 78 unit kamar mandi. Pembangunan Huntara 2 ditargetkan selesai sebelum bulan puasa atau paling lambat pertengahan Februari 2026.
Lokasi huntara dipilih di kawasan tengah kota Kabupaten Aceh Tamiang yang dinilai lebih tertata serta dekat dengan fasilitas umum, seperti sekolah, sehingga dapat menunjang aktivitas warga selama masa transisi menuju hunian tetap. Selain di Aceh Tamiang, Kementerian PU juga mempercepat penanganan hunian sementara di wilayah terdampak lainnya di Aceh.
Di Kabupaten Bener Meriah, progres pembangunan huntara telah mencapai 5,32 persen. Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Utara masih dilakukan survei lokasi sebagai tahap awal pembangunan huntara.
Rp 8,2 Triliun untuk Perbaikan Rumah Rusak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, total rumah yang mengalami kerusakan di tiga provinsi tersebut mencapai 238.783 unit.
Provinsi Aceh menempati posisi paling rentan dengan akumulasi kerusakan mencapai 208.693 unit, disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit, dan Sumatera Barat dengan 5.796 unit. Kondisi ini menuntut alokasi dana pembangunan kembali rumah tinggal yang diperkirakan menyentuh angka Rp 8,2 triliun.
“Kita bisa mengkalkulasi, paling tidak diestimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah keluarga tersebut kurang lebih sekitar Rp 8,2 triliun,” ujar AHY, Kamis (15/01/2026).
Ia menekankan bahwa keberhasilan operasi ini bergantung pada kecepatan mobilisasi logistik dan alat berat, serta sinergitas yang rigid antara pemerintah pusat dan daerah. Butuh Anggaran Rp 74 Triliun Dody memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan dan perbaikan infrastruktur Sumatera mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 74 triliun.
Angka tersebut lebih besar dibanding estimasi awal sebesar Rp 51,8 triliun yang sebelumnya disampaikan AHY.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 70 triliun sampai Rp 74 triliun. Tapi sesuai aturan, kita mesti bikin rencana induk yang harus kita submit kepada Kepala Bappenas untuk direview, baru kemudian disetujui oleh Dewan Pengarah,” ujar Dody.
Ia menjelaskan, Dewan Pengarah tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), hingga kementerian terkait lainnya. Setelah rencana induk disetujui, barulah pemerintah mengajukan permintaan anggaran kepada Menteri Keuangan.
“Per hari ini surat sedang kita siapkan karena rencana induk sudah selesai,” kata Dody.
Dody menjelaskan, kenaikan kebutuhan anggaran dibanding estimasi awal disebabkan adanya tambahan pekerjaan, terutama pembangunan sabo dam atau check dam baru.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengendalikan aliran sedimen, kayu, dan material banjir dari wilayah hulu. “Kenapa nambah dari Rp 51 triliun? Karena ada tambahan pembangunan sabo dam baru. Apalagi jalan longsor kemarin di Gayo Luwes itu menjadi wake up alarm bagi saya untuk bikin beberapa sabo dam atau check dam sebelum air atau sedimen itu sampai ke Tamiang,” ujar dia.
Menurut Dody, rencana pembangunan sabo dam tersebar di beberapa provinsi terdampak. Di Sumatera Barat direncanakan sekitar 18 hingga 20 sabo dam, di Aceh sekitar 30 titik, serta di Sumatera Utara sekitar 20 titik.
