LHOKSEUMAWE- Revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh terus dikebut pemerintah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Seluruh rehabilitasi sekolah ditargetkan rampung paling lambat tahun 2026 agar dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran baru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, revitalisasi sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan bermutu.
“Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” ujar Mendikdasmen saat kunjungan kerja ke Aceh yang dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan, terpusat di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara, Rabu (28/1/2026).
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk Aceh Utara, revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun fasilitas sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data terverifikasi dan masuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
Sementara itu, pada jenjang SLB tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Pada jenjang SKB dan PKBM terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Total nilai bantuan PKS mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungannya, Mendikdasmen juga meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi bangunan dan percepatan revitalisasi. Lokasi yang ditinjau antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, serta sekolah darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh tidak hanya menyasar perbaikan ruang kelas, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik.
Abdul Mu’ti menyebut pemerintah juga menggandeng TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru serta menggandeng berbagai lembaga untuk pembangunan kelas darurat.
“Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” katanya.
Dia menambahkan, terdapat dua skema yang dijalankan untuk mempercepat pembangunan, yakni kerja sama lintas kementerian dan organisasi masyarakat, serta pembangunan unit sekolah baru bersama Kepala Staf Angkatan Darat.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar memang membutuhkan waktu lebih lama, namun kami optimistis seluruhnya dapat ditangani karena pendanaan sudah tersedia,” ucapnya.
Melalui percepatan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh, Kemendikdasmen berharap proses pendidikan dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan anak-anak Aceh.
