BANDA ACEH – Pemerhati Kebijakan Publik Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes menilai narasi yang dibangun buzzer Sekda Aceh terkait anggaran rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp50 miliar merupakan upaya pembenaran diri yang menyesatkan publik, menyusul terbukanya alokasi belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp71,7 miliar yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Aceh.
Menurut Nasrul, isu tersebut sengaja dilempar ke ruang publik untuk membalik persepsi seolah-olah DPRA tidak berpihak kepada rakyat, padahal persoalan utama justru terletak pada kegagalan Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam merumuskan APBA 2026 yang berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menegaskan, ini bukan sekadar pembelaan, melainkan upaya pembodohan publik dengan memanfaatkan legitimasi akademik dan buzzer untuk mencuci kesalahan kebijakan. Yang seharusnya dijawab Sekda Aceh terlebih dahulu adalah keberatan DPRA atas rencana pemotongan Tambahan Penghasilan (TPK) ASN Aceh, bukan malah membuka kembali anggaran rumah dinas anggota DPRA yang telah ditetapkan sebelum terjadinya bencana banjir bandang.
Nasrul menilai lemahnya argumentasi yang dibangun justru memperlihatkan ketidakmampuan TAPA dalam menyusun APBA 2026 yang berpihak pada rakyat. Evaluasi serta banyaknya catatan dari Kementerian Dalam Negeri, kata dia, menjadi bukti bahwa rancangan anggaran tersebut disusun tanpa prinsip efektivitas, efisiensi, dan tidak berpedoman pada RPJMA Aceh 2025–2030.
Karena itu, Nasrul menyebut rekomendasi agar DPRA meminta Gubernur Aceh mengevaluasi dan memberhentikan Sekda Aceh menjadi semakin relevan, mengingat Sekda dinilai tidak hanya gagal menghadirkan anggaran pro-rakyat, tetapi juga menciptakan konflik antar-instrumen pemerintahan Aceh. []
