BANDA ACEH – “Berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti persoalan selesai.”
DPR Aceh menegaskan bahwa pekerjaan besar justru dimulai pada fase pemulihan pascabencana banjir dan meminta Pemerintah Aceh tidak bergerak lamban dalam rekonstruksi serta penguatan mitigasi bencana.
Ketua Komisi IV DPR Aceh, drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes, mengatakan banjir besar yang melanda Aceh sejak akhir 2025 telah berdampak sangat luas, mencakup lebih dari 18 kabupaten/kota dan 200 kecamatan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 2 juta jiwa.
“Pemerintah harus memastikan fase transisi pemulihan ini berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Jangan sampai setelah status darurat berakhir, penanganan justru melambat,” kata Nurdiansyah di Banda Aceh, Senin (2/2/2026).
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, yang dinilai aktif turun langsung ke lapangan sejak awal bencana untuk memastikan penanganan darurat, distribusi bantuan, serta keberadaan posko-posko bagi masyarakat terdampak.
Namun demikian, Nurdiansyah menegaskan bahwa dampak bencana banjir menyisakan persoalan serius yang tidak bisa ditangani secara biasa-biasa saja. Infrastruktur vital di sejumlah wilayah lumpuh, Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami kerusakan, ribuan rumah warga rusak, sanitasi dan akses air bersih terganggu, serta lahan pertanian dan perkebunan terdampak.
“Ini membutuhkan penanganan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPR Aceh, dan pemerintah pusat menjadi keharusan, bukan pilihan,” ujarnya.
Selain fokus pada pemulihan pascabencana, DPR Aceh juga mengingatkan Pemerintah Aceh agar segera memastikan kesiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok harus dijaga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas banjir yang masih berada di hunian sementara maupun hunian tetap.
Nurdiansyah juga mendorong agar tahapan rekonstruksi infrastruktur segera dipercepat, khususnya pemulihan konektivitas antarwilayah, normalisasi sungai, serta pembangunan konstruksi strategis di wilayah rawan banjir.
Menurutnya, banjir besar di penghujung 2025 harus menjadi peringatan serius bahwa Aceh, yang berada di kawasan lereng Bukit Barisan, memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus benar-benar berbasis pengurangan risiko bencana.
“Mitigasi tidak boleh sekadar wacana. Penataan kawasan bantaran sungai, pembangunan tebing penahan, rehabilitasi hutan melalui penanaman pohon, hingga penyediaan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR Aceh, khususnya Komisi IV, akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Aceh demi memastikan percepatan pemulihan dan kebangkitan Aceh pascabencana berjalan sesuai harapan masyarakat.[]
