TAKENGON – Kondisi pendidikan pascabencana di Aceh Tengah memprihatinkan. Siswa di Reje Payung belajar tanpa buku selama berbulan-bulan, sementara guru mengajar lintas kelas dengan fasilitas terbatas dan penghasilan minim.
Di sebuah tenda darurat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, proses belajar-mengajar tetap berlangsung—meski jauh dari kata ideal. Di Desa Reje Payung, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, anak-anak duduk berdesakan, mencoba memahami pelajaran tanpa buku yang layak.
Kondisi ini diungkap oleh aktor sekaligus relawan, Trisa Triandesa, melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Dalam dokumentasi yang dibagikan, terlihat bagaimana aktivitas belajar pascabencana belum sepenuhnya pulih, bahkan setelah lebih dari tiga bulan sejak bencana melanda pada akhir November 2025.
Menurut Trisa, hingga awal Maret 2026, buku pelajaran belum juga diterima oleh siswa maupun guru. Akibatnya, proses pembelajaran berjalan seadanya, mengandalkan ingatan dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi tanpa dukungan bahan ajar yang memadai.
“Kalaupun belajar, hanya mengandalkan apa yang bisa diajarkan dengan segala keterbatasan oleh guru yang ada di sini,” ungkapnya dalam video tersebut.
Tak hanya soal fasilitas, persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan tenaga pengajar. Dalam unggahannya, Trisa menceritakan sosok seorang guru yang harus mengajar seluruh jenjang kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6, dalam satu ruang darurat yang sama.
Guru tersebut, yang disebut bernama Pak Ijal, menerima gaji sekitar Rp250.000 per bulan. Dengan jumlah tersebut, ia tetap menjalankan tugasnya mengajar di tengah keterbatasan sarana dan kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.
Situasi ini memperlihatkan realitas pendidikan darurat yang kerap luput dari perhatian. Di satu sisi, semangat belajar dan mengajar tetap hidup. Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya memperbesar risiko ketertinggalan pembelajaran bagi siswa.
Trisa pun menyampaikan permohonan terbuka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar segera mengirimkan bantuan buku pelajaran ke wilayah tersebut. Ia bahkan menyatakan kesiapan relawan untuk membantu distribusi apabila terdapat kendala teknis.
Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini kontras dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional. Pada 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki pagu anggaran mencapai Rp55,4 triliun.
Anggaran tersebut, menurut Menteri Abdul Mu’ti, difokuskan pada berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kompetensi guru hingga penguatan digitalisasi pembelajaran.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa distribusi manfaat program belum sepenuhnya menjangkau wilayah terdampak bencana secara merata. Dalam situasi darurat, kebutuhan dasar seperti buku pelajaran dan ruang belajar layak justru menjadi prioritas mendesak.
Fenomena ini menggarisbawahi tantangan klasik dalam tata kelola pendidikan: bagaimana memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang besar dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata, terutama bagi kelompok paling rentan.
Di tengah segala keterbatasan, harapan tetap ada—bertumpu pada perhatian yang datang tepat waktu, sebelum satu generasi kehilangan kesempatan belajar yang seharusnya mereka dapatkan.
