BANDA ACEH – Distribusi anggaran kegiatan prasarana dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2026 memperlihatkan ketimpangan mencolok antarwilayah.
Pagu yang bersumber dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan 2026 tersebut didominasi oleh dua daerah, yakni Aceh Tenggara dan Bireuen. Sementara Aceh Utara berada jauh di bawah.
Berdasarkan dokumen pagu yang diperoleh media ini, Aceh Tenggara memperoleh sekitar Rp 37,65 miliar dan Bireuen Rp 35,65 miliar. Sementara Aceh Utara hanya mendapatkan sekitar Rp 10,45 miliar.
Selisih tersebut menunjukkan Aceh Tenggara menerima hampir 3,6 kali lipat dibanding Aceh Utara, sedangkan Bireuen lebih dari 3,4 kali lipat.
Ketimpangan ini terasa paradoks dengan kondisi Aceh Utara sebagai kabupaten terparah terdampak banjir bandang pada akhir 2025 lalu. Sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk dayah, dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan. Namun dalam kegiatan prasarana dayah yang sama, alokasi untuk Aceh Utara justru lebih kecil dibanding dua wilayah lainnya.
Menariknya, jika dilihat dari garis peta politik, Bireuen dikenal sebagai basis Ketua DPRA, Abang Samalanga dan Aceh Tenggara basisnya Nurdiansyah Alasta Ketua Fraksi Partai Demokrat.
Sementara Aceh Utara merupakan basis kuat Muzakir Manaf, yang turut menjadi salah satu faktor penting kemenangan politik hingga Partai Aceh berhasil meraih tampuk kekuasaan.
Di titik inilah muncul kesan paradoks yang sulit diabaikan. Aceh Utara yang menjadi kantong dukungan besar justru terlihat seperti wilayah pinggiran dalam distribusi anggaran prasarana dayah.
Daerah yang secara politik berkontribusi besar seolah tidak memperoleh balasan dalam bentuk perhatian pembangunan. Alih-alih menjadi prioritas, Aceh Utara justru tampak berdiri di luar lingkaran distribusi utama, seperti penonton yang hanya menyaksikan aliran anggaran mengarah ke wilayah lain.
Kesan terpinggirkan itu semakin kuat ketika kebutuhan riil daerah ini jauh lebih mendesak. Pascabanjir, sejumlah dayah membutuhkan rehabilitasi, ruang belajar harus diperbaiki, dan fasilitas pendukung harus dipulihkan.
Namun dalam pembagian anggaran, kebutuhan tersebut tidak tercermin secara proporsional. Seolah-olah kontribusi politik dan urgensi pembangunan tidak cukup kuat untuk menarik perhatian dalam proses distribusi.
Perlu diketahui, total pagu kegiatan prasarana dayah sebesar sekitar Rp 251,66 miliar, di mana porsi terbesar berasal dari usulan reses. Nilai usulan reses mencapai sekitar Rp 162,29 miliar atau sekitar 64,5 persen dari total pagu. Sementara usulan pokir dewan reguler sekitar Rp 89,37 miliar atau sekitar 35,5 persen. Komposisi ini menunjukkan dominasi kuat hasil reses dalam pembentukan alokasi anggaran.
Dominasi reses tersebut memperkuat sorotan terhadap mekanisme distribusi. Dengan porsi hampir dua pertiga anggaran berasal dari reses, arah alokasi menjadi sangat dipengaruhi oleh usulan legislatif. Dalam praktiknya, proses pengoordinasian usulan reses di tingkat parlemen kerap berada dalam lingkup kendali Ketua DPRA, sehingga membuka ruang besar bagi pengaruh politik dalam menentukan prioritas distribusi anggaran.
Ketika konsentrasi terbesar justru mengalir ke wilayah tertentu, muncul sinyalemen adanya kepentingan kelompok dalam penentuan distribusi anggaran.
Hal ini menjadi salah satu pemicu menguatnya isu mosi tak percaya di kalangan anggota DPRA, yang juga sempat disuarakan oleh anggota DPRA, Martini.
Di samping itu, situasi ini juga berkaitan dengan dinamika internal Partai Aceh. Sejumlah kader disebut menilai pimpinan legislatif lebih memberi perhatian kepada figur dari partai lain dibanding kader partainya sendiri. Persepsi tersebut menguat seiring besarnya alokasi pada wilayah yang diasosiasikan dengan jaringan politik tertentu. Kondisi ini turut memicu bergabungnya sebagian kader Partai Aceh dalam wacana mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRA.
Distribusi pagu yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan objektif, terutama bagi daerah terdampak bencana seperti Aceh Utara, menjadi salah satu faktor yang mendorong ketidakpuasan internal. Ketimpangan alokasi prasarana dayah yang bersumber dari usulan reses dan pokir dewan ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar penentuan prioritas pembangunan.
Ketika daerah terdampak bencana justru menerima porsi lebih kecil, sementara wilayah lain memperoleh alokasi dominan, transparansi mekanisme penentuan anggaran menjadi krusial. Tanpa penjelasan yang terbuka dan berbasis kebutuhan riil, distribusi anggaran berpotensi terus dipersepsikan sebagai hasil kompromi politik, bukan sebagai instrumen pemerataan pembangunan pendidikan dayah di Aceh.(*)
Rincian kegiatan prasarana dayah per kabupaten/kota berdasarkan usulan reses dan pokir:
Banda Aceh: Rp 500.000.000
Aceh Besar: Rp 10.150.000.000
Pidie: Rp 15.050.000.000
Pidie Jaya: Rp 6.700.000.000
Bireuen: Rp 35.650.000.000
Lhokseumawe: Rp 2.700.000.000
Aceh Utara: Rp 10.450.000.000
Aceh Timur: Rp 6.850.000.000
Langsa : Rp 9.400.000.000
Aceh Tamiang: Rp 6.700.000.000
Bener Meriah: Rp 8.700.000.000
Aceh Tengah: Rp 2.900.000.000
Gayo Lues: Rp 9.300.000.000
Aceh Tenggara: Rp 37.650.000.000
Aceh Jaya: Rp 1.000.000.000
Aceh Barat: Rp 1.500.000.000
Nagan Raya: Rp 2.150.000.000
Aceh Barat Daya: Rp 1.500.000.000
Aceh Selatan: Rp 2.700.000.000
Subulussalam: Rp 500.000.000
Aceh Singkil: Rp 2.500.000.000
Simeulue: Rp 300.000.000
