Oleh Teungku Mustafa. Penulis adalah warga Aceh Utara dan mantan simpatisan Partai Aceh.
Abang Samalanga merupakan pimpinan legislative tertinggi di Aceh. Sedangkan Mualem pimpinan eksekutif tertinggi di Aceh. Keduanya adalah anak ideologis Hasan Tiro. Namun Ketika Aceh sudah di tangan dua anak ideologis ini, kewenangan Aceh belum sesuai MoU Helsiki, pembangunan stagnan dan kepedulian terhadap persoalan social masyarakat, justru tak berjalan sesuai keinginan sang deklarator Aceh Merdeka itu.
Publik mungkin bertanya, dimana ‘error’ sistem yang terjadi di era Mualem dan Abang Samalanga memimpin? Kenapa Mualem dan Abang Samalanga justru tak mau memperjelas poin poin kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki seperti yang digembar gemborkan selama ini. Baik soal bendera serta sejumlah poin lainnya.
Soal bendera bulan bintang misalnya, beberapa tahun lalu, elit Partai Aceh di DPR Aceh, selalu mengatakan bahwa bendera bulan bintang sudah sah sebagai bendera Aceh. Bendera bulan bintang sudah di-qanun-kan serta dilembar-daerahkan semasa Doto Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh.
“Qanun bendera Aceh sudah sah dan legal. Tinggal keberanian eksekutif Aceh untuk mengibarkannya.” Begitu kira kira jawaban yang muncul dari para politisi Aceh, terutama Partai Aceh saat ditanya soal status bendera Aceh.
Isu soal bendera Aceh ini sempat menjadi pembahasan penting beberapa tahun lalu. Soalnya saat Mendagri dipimpin Tjahjo Kumolo, bendera kabar bahwa sosok tersebut sudah membatalkan qanun bendera Aceh. Namun legislative Aceh justru mengatakan bahwa qanun tersebut sudah sah berlaku.
“Sudah sah. Pengibarannya menunggu keberanian eksekutif Aceh untuk eksekusi.” Begitu jawaban dari DPR Aceh saat itu.
Isu ini hangat kala Irwandi kembali memimpin Aceh. Oleh pendukung Mualem, Irwandi dituding tak berani mengeksekusi qanun bendera Aceh. Inilah yang kemudian menjadi alasan Mualem maju di pilkada 2024.
Sejumlah video Mualem soal komitmen pengibaran bendera Aceh juga masih dengan mudah digoogling di internet. Namun setelah ia terpilih dan memimpin Aceh, komitmen tersebut justru memudar.
Padahal, kalau memang qanun bendera sudah sah, ia tinggal mengeksekusi pengibaran bendera bulan bintang ke seluruh Aceh. Tok, ia sekarang adalah pimpinan tertinggi eksekutif di Aceh.
Padahal, perlu diketahui, alasan penting para anak ideologi Hasan Tiro, menjadi penguasa di Aceh, seusai damai dan perjanjian MoU Helsinki, adalah menjalankan ‘neuduek-duek’ perjuangan Aceh seperti yang diajarkan oleh Hasan Tiro. Namun kenapa ketika dua puncak tertinggi di Aceh, baik eksekutif dan legislative Aceh dikuasai oleh mereka yang katanya anak ideolog Hasan Tiro, justru tak berani membahas ‘akar perjuangan’ sang deklarator itu sendiri.
Jika Hasan Tiro masih hidup? Akankah ia kecewa dengan apa yang terjadi hari ini.
Atau jangan-jangan bendera dan kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki yang digembar-gembor selama ini hanyalah alat propaganda semata hingga meraih kekuasaan.
Kondisi ini belum bicara soal sejumlah kewenangan Aceh lainnya yang belum dijalankan sama sekali.
JKA dipangkas
Kebijakan pemerintah Aceh memangkas jumlah penerima layanan JKA juga perlu mendapat sorotan. Ini karena beberapa periode lalu, para politisi Partai Aceh selalu mengklaim bahwa JKA ada karena perjuangan partai tersebut.
Di masa Irwandi-Nazar, Doto Zaini-Mualem, serta Irwandi Nova, Pemerintah Aceh tak pernah memangkas jumlah penerima JKA, namun justru saat eksekutif dan legislative dipimpin Partai Aceh hal ini terjadi.
Pertanyaannya, ada apa dengan Mualem dan Abang Samalanga? Apakah kekuasaan membuat mereka takut? Mereka melupakan petuah petuah Hasan Tiro? Atau kekuasaan justru membuat mereka abai atas alasan alasan GAM bertransformasi ke jalur politik.
Mereka harusnya sadar bahwa dibalik berdirinya Partai Aceh dan perdamaian Aceh, ada perjuangan panjang masyarakat Aceh. Ada banyak masyarakat dan ribuan tantara GAM tewas karena panji bulan bintang.
Ada sosok Hasan Tiro, yang dari diplomat ulung dan berkehidupan mapan, memilih pulang ke Aceh untuk membangun kembali gerakan ke-Aceh-an. Butuh bertahun-tahun baginya bergerilya di Aceh untuk membangun pondasi kembali usai Gerakan DI/TII berakhir. Kepalanya diburu republic hingga harus berpindah pindah tempat dan menyepi ke luar negeri. Membangun basis pelatihan di luar negeri hingga akhirnya mendapat simpati dari dunia.
Namun yang terjadi sekarang justru jauh dari harapan sang deklarator itu. Identitas Aceh masih jauh dari harapan wali Hasan Tiro. Bahkan untuk bendera bulan bintang yang katanya sudah sah, tak berani dikibarkan. Padahal kepemimpinan eksekutif Aceh kini di tangan panglima.
Peran Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana juga jauh dari harapan. Kemudian JKA juga dipangkas, padahal sebelumnya program ini dikatakan, kontrak politik antara PA dengan masyarakat.
Inikah yang diinginkan oleh Hasan Tiro? Jika sosok tersebut masih hidup? Apakah ia memuji keduanya atas kondisi Aceh hari ini atau malah ‘menampar’ mereka karena telah melenceng jauh dari apa yang diajarkan semasa hidup.
“Prank.”
“Bangun. Tunaikan janji perjuangan kalian kepada para syuhada Aceh. Karena jabatan dan harta kalian saat ini dibangun dari darah dan air mata masyarakat.” Mungkin kalimat ini akan keluar dari mulut Hasan Tiro jika ia masih hidup.
