Jantho – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar mulai mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.
Pendalaman tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menilai capaian program dan penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan, bertempat di ruang konsultasi DPRK Aceh Besar, Jantho, Senin (20/4/2026).
Ketua Pansus, Bakhtiar, ST., M.Si mengatakan pihaknya tengah menelaah sejumlah data strategis dalam LKPJ untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
“Kita akan terus mendalami laporan yang telah disampaikan kepada DPR sebagai bentuk pengawasan,” kata Bakhtiar.
Ia menjelaskan, target pembangunan tahunan hingga lima tahunan harus berjalan searah dengan dokumen perencanaan jangka panjang agar pembangunan daerah lebih terarah dan berkelanjutan.
Selain itu, Pansus juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius guna mengidentifikasi hambatan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
“Secara regulasi, daerah kita sudah cukup memadai dan didukung oleh aturan dari provinsi maupun pusat untuk mendongkrak PAD. Namun realisasinya belum maksimal, ini yang perlu kita dalami,” ujarnya.
Untuk memperdalam pembahasan, Pansus turut memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan. Masing-masing OPD diminta menghadirkan kepala bidang guna memberikan data dan penjelasan teknis.
Bakhtiar menegaskan, DPRK membutuhkan penjelasan yang konkret dari pemerintah daerah agar rekomendasi yang dihasilkan nantinya benar-benar terukur sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.
“Kami membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah agar rekomendasi DPR nanti terukur sebelum disampaikan dalam sidang paripurna,” pungkasnya.
