Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali mengatakan pembangunan di Provinsi Aceh harus tumbuh bersama alam, bukan menaklukkan alam.
“Tidak cukup sama-sama bekerja, tetapi harus bekerja sama,” kata Safrizal dalam keterangan diterima di Jakarta.
Pesan itu disampaikannya dalam lokakarya Growth with Nature yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, Senin.
Dalam sambutannya, Safrizal mengingatkan kembali tragedi tsunami 2004 yang merenggut lebih dari 170 ribu jiwa serta bencana hidrometeorologi selama 2025 yang menimbulkan kerugian Rp68,67 triliun dan mengungsikan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga.
Ia menegaskan paradigma Growth with Nature harus menjadi arah pembangunan baru Aceh. Kawasan Ekosistem Leuser disebut sebagai modal ekologis dunia dengan valuasi jasa lingkungan lebih dari 600 juta dolar AS per tahun.
Menurutnya, menjaga hutan bukanlah beban pembangunan, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Ia juga mengangkat kearifan lokal sebagai fondasi penting. Safrizal pun mengutip Hadih Maja yang menyebutkan “Di bineh pasi ta pula aron, di dalam neuheun ta pula bangka…” yang bermakna menanam cemara di pesisir dan mangrove di tambak agar masyarakat terlindungi dari air pasang.
Safrizal menyampaikan bahwa pranata adat seperti Mukim, Panglima Laot, Panglima Uteun, dan Keujruen Blang adalah bukti bahwa masyarakat Aceh telah mengenal prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainability populer secara global.
Sebagai tindak lanjut, ia menekankan perlunya langkah konkret yang mencakup penguatan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan regulasi kawasan lindung, pengembangan proyek percontohan solusi berbasis alam serta penguatan masyarakat adat serta pengembangan skema pembiayaan hijau dan kolaborasi lintas wilayah.
Lokakarya tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi arah pembangunan Aceh yang lebih berkelanjutan, dengan kombinasi ilmu pengetahuan modern, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kearifan lokal masyarakat.
