BANDA ACEH – Tokoh Gayo, Serta Lia, mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, segera mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, menyusul polemik penanganan akses Jalan Enang-Enang, ruas Bireuen–Takengon, yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Serta Lia, perubahan sikap BPJN Aceh yang semula menyatakan Jalan Enang-Enang ditutup bagi masyarakat umum, namun kemudian mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada warga, menunjukkan lemahnya komunikasi dan pengambilan kebijakan di tubuh BPJN Aceh.
“Kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh berubah-ubah dalam waktu singkat. Ini menyangkut akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan ribuan warga. Pernyataan yang berubah-ubah hanya membuat masyarakat bingung dan kehilangan kepercayaan,” kata Serta Lia, Jumat (26/6/2026).
Ia menilai persoalan Enang-Enang merupakan persoalan teknis infrastruktur yang membutuhkan pemahaman mendalam di bidang jalan dan jembatan. Karena itu, menurutnya, BPJN Aceh harus dipimpin oleh sosok yang memahami aspek teknis sekaligus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Persoalan jalan dan jembatan adalah persoalan teknis. Jangan sampai orang yang tidak memahami persoalan teknis mengambil keputusan yang justru menimbulkan polemik dan konflik baru di tengah masyarakat. Kami membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan di lapangan dan mampu menghadirkan solusi,” ujarnya.
Serta Lia mengatakan, Jalan Enang-Enang bukan sekadar ruas jalan biasa, melainkan urat nadi yang menghubungkan sedikitnya empat kabupaten di Aceh. Karena itu, terputusnya akses tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Jalan Enang-Enang ini merupakan urat nadi bagi empat kabupaten. Jalan alternatif yang saat ini menjadi akses masyarakat kondisinya sangat memprihatinkan. Bukan hanya sulit dilalui, tetapi juga sudah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga terhambatnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia juga menilai kepemimpinan di BPJN Aceh saat ini belum mampu merangkul masyarakat dan membangun musyawarah dalam menyelesaikan persoalan Enang-Enang. Padahal, menurutnya, komunikasi yang baik merupakan kunci agar setiap kebijakan dapat diterima dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Seorang kepala balai harus mampu mengayomi, merangkul, dan duduk bersama masyarakat mencari solusi. Jika komunikasi tidak berjalan baik, maka konflik akan terus muncul dan persoalan infrastruktur di Aceh akan semakin rumit,” ujarnya.
Menurut Serta Lia, BPJN Aceh juga seharusnya membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota dalam menangani persoalan infrastruktur. Koordinasi antarlembaga, kata dia, sangat penting agar penanganan jalan dan jembatan dapat berjalan cepat dan tidak menimbulkan polemik di lapangan.
“BPJN tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten. Kalau komunikasi dan koordinasi tidak berjalan baik, yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, Aceh membutuhkan pemimpin BPJN yang mampu membangun kolaborasi, merangkul semua pihak, dan menghadirkan solusi, bukan menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Karena itu, Serta Lia meminta Menteri PU segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Plt Kepala BPJN Aceh dan menunjuk figur yang memiliki kapasitas teknis, mampu membangun komunikasi yang baik, serta dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Aceh.
“Rakyat tidak membutuhkan polemik dan permintaan maaf semata. Rakyat membutuhkan jalan yang bisa dilalui, jembatan yang bisa digunakan, dan pemimpin yang mampu menghadirkan solusi. Demi kepentingan rakyat Aceh dan percepatan pembangunan infrastruktur, sudah saatnya dilakukan pergantian,” pungkasnya.
