BLANGPIDIE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) terus mendorong peningkatan mutu pendidikan dayah melalui pelaksanaan akreditasi pendidikan dayah atau pesantren menuju dayah unggul dan mandiri.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Masjid Agung Baitul Ghafur, Selasa (30/06/2026) tersebut, diikuti 30 pimpinan pesantren se-kabupaten Abdya.
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Dayah Abdya, Tgk Junaidi Abdullah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dayah yang terakreditasi sekaligus memperbaiki nilai akreditasi bagi lembaga yang telah memperoleh status akreditasi.
Lebih lanjut, sebut Junaidi, kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari penuh dengan anggaran yang bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Dayah 2026.
“Tujuan akreditasi ini adalah agar dayah di Abdya yang belum terakreditasi bisa segara mendapat status akreditasi,” kata Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah dayah di Abdya yang belum memiliki akreditasi. Sementara itu, beberapa dayah lainnya telah terakreditasi, namun masih memperoleh nilai yang belum maksimal.
Melalui pembekalan kegiatan tersebut, Junaidi berharap para peserta mampu memahami berbagai aspek penilaian akreditasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan masing-masing.
“Bagi dayah yang sudah memiliki akreditasi namun kelas atau grade-nya masih rendah, kita berharap nilai akreditasi dayah dapat meningkat, misalnya dari peringkat D ke C, atau C ke B. Dengan begitu, dayah di Abdya akan lebih mampu bersaing di tingkat provinsi,” ujarnya.
Menurut Junaidi, peningkatan mutu dayah tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dari setiap pengelola lembaga pendidikan. Tata kelola administrasi, manajemen, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian agama (Kemenag) harus terus diperkuat.
“Jangan hanya menyalahkan pemerintah daerah. Kita juga harus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan santri. Administrasi harus tertata, manajemen harus berjalan baik, dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah harus dibangun,” ucapnya.
Junaidi menegaskan, Dinas Pendidikan Dayah akan terus memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh pengelola dayah agar tidak berhenti melakukan pembenahan.
Lebih lanjut, sebutnya, dinas sengaja memberikan dukungan dan motivasi ini agar pengelola dayah lebih giat berbenah dan tidak jalan di tempat. Terlebih, status akreditasi menjadi indikator utama legalitas formal pesantren.
Bahkan, tambahnya, Pemkab Abdya menargetkan seluruh dayah di daerah itu dapat memiliki status akreditasi. Selain menjadi indikator mutu pendidikan, akreditasi juga menjadi syarat penting dalam pengurusan izin operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hingga akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
“Kalau administrasi sudah lengkap, izin operasional dan SKT sudah dimiliki, tentu akan lebih mudah memenuhi persyaratan dalam memperoleh berbagai bentuk dukungan serta menerima bantuan dari dari pemerintah daerah,” terang Junaidi.
Junaidi menambahkan, upaya tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Bupati Abdya, Safaruddin, yang menempatkan pengembangan dan penguatan pendidikan dayah sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Pemerintah daerah berharap seluruh dayah di Abdya dapat bersaing di tingkat lokal maupun provinsi.
“Pak Bupati sangat antusias dan mendukung pengembangan dayah. Beliau (Pak Bupati) berharap dayah di Abdya mampu bersaing di tingkat daerah maupun provinsi, sekaligus tetap menjadi garda terdepan dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus membentengi masyarakat dari pengaruh aliran yang menyimpang,” pungkas Tgk Junaidi.
