Jakarta – Iran mencabut blokade Selat Hormuz setelah mencapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Iran juga menetapkan tenggat waktu (deadline) satu bulan bagi AS untuk menyepakati negosiasi damai.
Iran juga meminta AS membuat kesepakatan dalam 30 hari untuk mengakhiri perang di Iran dan Lebanon, serta menyudahi blokade di pelabuhan Iran.
Seiring dengan tidak adanya lagi serangan, Duta Besar Iran untuk China menegaskan pada Sabtu (4/7) bahwa biaya baru akan dikenakan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, sambil memastikan bahwa negara-negara sahabat akan menerima perlakuan khusus.
Kesepakatan awal yang dicapai antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang mereka menetapkan bahwa kapal-kapal komersial akan melintasi Selat Hormuz secara gratis selama 60 hari, tetapi masih belum jelas apa yang akan berlaku setelah periode tersebut.
Duta Besar Iran Abdolreza Rahmani Fazli mengatakan kepada Forum Perdamaian Dunia di Beijing bahwa negaranya sedang bekerja sama dengan Oman dalam “kolaborasi dan kerja sama” mengenai “pengaturan baru” untuk jalur air vital tersebut.
“Sebagai negara di mana Hormuz merupakan bagian dari perairan teritorialnya, kami pasti akan mengenakan biaya layanan,” kata Azli dalam pernyataan mengutip AFP, Minggu (5/7).
“Pengaturan baru ini akan berkaitan dengan jaminan keamanan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, pengawasan jalur pelayaran kapal… dan juga menjamin serta menangani konsekuensi lingkungan dari banyaknya kapal,” katanya.
“Kami pasti akan mempertimbangkan perlakuan khusus untuk negara-negara yang bersahabat dengan kami dan secara khusus mendukung kami selama masa-masa sulit,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa proposal damai Iran ini berisi 14 poin yang di antaranya menyerukan jaminan agar tak ada lagi serangan atau agresi di masa mendatang. Dalam proposal tersebut, Iran juga meminta agar aset-aset mereka yang dibekukan AS dibebaskan dan segala sanksi dicabut.
Usulan ini disebut diserahkan Iran pada Kamis (30/5) melalui Pakistan selaku negara mediator. Menurut para sumber, proposal Iran ini memiliki sejumlah fase, di mana fase kedua hanya bisa dijalani jika fase awal tercapai.
Fase kedua disebut berfokus pada program nuklir Iran, yang dianggap AS sebagai “garis merah”. Iran telah menegaskan program nuklir mereka untuk keperluan sipil dan bersikeras mempertahankan pengayaan uraniumnya.
“Sekarang bolanya ada di tangan Amerika Serikat untuk memilih jalur diplomasi atau melanjutkan pendekatan konfrontatif,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi, seperti dilaporkan stasiun televisi pemerintah IRIB.
