Meulaboh – Ketahanan pangan kini bukan semata soal ketersediaan stok di pasar atau lumbung desa. Ia telah berkembang menjadi persoalan ekosistem yang mencakup akses masyarakat, distribusi merata, kualitas gizi, hingga keberlanjutan produksi.
Menjawab tantangan itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas agar sistem pangan nasional dan daerah berjalan berkelanjutan.
Dosen Program Studi Magister Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar (UTU), Dr. Ir. Sri Handayani, SP., M.Si., menilai situasi pangan global kian rumit. Dinamika perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, krisis ekonomi, dan konflik geopolitik telah memicu fluktuasi harga dunia. Merujuk pada Global Report on Food Crises 2023, hampir 258 juta orang di 58 negara menghadapi kerawanan pangan akut. “Ini sinyal kuat bagi setiap daerah, termasuk Aceh, untuk membangun sistem pangan yang tangguh dari tingkat lokal,” tegasnya.
Menurutnya, ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, pada segala waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi—sesuai dengan preferensi mereka untuk hidup aktif dan sehat. Hal itu disampaikannya dalam wawancara di Meulaboh, Senin (6/7/2026).
Aceh Barat sebenarnya memiliki modal geografis yang kuat. Dengan luas wilayah 2.927,99 km² yang mencakup pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan menyumbang sekitar 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten pada 2023 (BPS). Namun, potensi itu belum menjamin kemandirian pangan karena tiga indikator utama masih menjadi kendala: ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan.
Dari sisi ketersediaan, Dinas Pertanian Aceh Barat mencatat produksi beras lokal 125.345 ton dari luas panen 24.543 hektare pada 2023. Angka ini masih di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 150.000 ton per tahun, sehingga terjadi defisit sekitar 24.658 ton yang harus dipasok dari luar daerah. Ketergantungan serupa juga terjadi pada komoditas strategis lain seperti gula dan sayuran segar. Kerentanan ini diperparah oleh infrastruktur transportasi yang belum memadai, minimnya rantai dingin, dan alih fungsi lahan produktif menjadi perkebunan kelapa sawit.
Pada aspek pemanfaatan, pola konsumsi warga masih didominasi karbohidrat hingga 70 persen dari total asupan energi, sementara konsumsi protein, vitamin, dan mineral masih di bawah anjuran. Data Dinas Kesehatan Aceh Barat tahun 2023 menunjukkan kondisi ini memicu risiko stunting, wasting, dan anemia di sejumlah kecamatan.
Sementara dari sisi keterjangkauan, fluktuasi indeks harga konsumen kelompok makanan dan minuman masih membebani daya beli masyarakat. Ditambah pendapatan musiman dari sektor informal dan pertanian subsisten, sekitar 32 persen rumah tangga di Aceh Barat menghabiskan lebih dari 65 persen pendapatannya hanya untuk membeli pangan—angka yang melebihi batas ideal di bawah 50 persen (Susenas 2023).
