Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berjanji akan merespons Iran setelah dua tentara AS tewas akibat serangan yang dikaitkan dengan Teheran di Yordania.
Melansir dari Al Jazeera, militer AS akhirnya melancarkan serangan baru ke wilayah Iran menyusul insiden yang menewaskan dua personel militernya tersebut.
Trump menyebut insiden itu sebagai hal yang sangat menyedihkan dan kembali menegaskan sikapnya terhadap program nuklir Iran.
“Kami tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir,” kata Trump mengutip Al jazeera, Minggu (19/7).
Sementara itu, pakar keamanan dari Thayer Marshall Institute, David Des Roches, mengatakan respons militer AS akan sangat bergantung pada situasi di lapangan.
Menurutnya, pemerintah AS akan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kemampuan militer, peluang penyelesaian melalui jalur diplomatik, hingga kondisi politik dalam negeri sebelum menentukan langkah balasan.
Meski demikian, Des Roches menilai publik Amerika juga akan menuntut pertanggungjawaban dari Trump atas tewasnya dua tentaranya tersebut.
“Karena Presiden Trump tidak benar-benar membangun dukungan publik atau menjelaskan alasan perang ini sebelum dimulai, saya pikir masyarakat akan menganggap Trump ikut bertanggung jawab, sama besarnya dengan Iran,” ujar Des Roches.
Ia menambahkan, para pendukung Trump kemungkinan besar akan mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Dari sisi militer, menurutnya, serangan balasan juga dipandang penting untuk memulihkan efek gentar (deterrence) agar insiden serupa tidak terulang.
Di sisi lain, dampak konflik juga mulai dirasakan masyarakat Iran. Selain kawasan yang menjadi sasaran serangan, ketidakpastian menyelimuti kehidupan warga di berbagai wilayah.
Al Jazeera juga melaporkan, banyak warga Iran khawatir serangan AS tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga dapat berdampak pada kawasan sipil, seperti yang terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya.
Kondisi tersebut memperburuk situasi ekonomi yang telah lama tertekan akibat sanksi internasional, inflasi, kenaikan harga, serta persoalan pengelolaan ekonomi domestik.
