BANDA ACEH – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh tercatat mengalami kenaikan menjadi 5,89% pada pertengahan tahun 2026.
Data ini juga menempatkan Aceh kembali sebagai 10 provinsi dengan pengangguran terbanyak di Indonesia. Aceh memiliki penduduk yang lebih sedikit dibanding daerah lain tapi pengelolaan anggaran atau APBD yang cukup besar setiap tahunnya.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di wilayah ini kini menyentuh angka sekitar 157.000 orang. Angka pengangguran ini menempatkan Aceh masuk ke dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Agus Andria menjelaskan, penduduk usia kerja di Serambi Makkah pada Mei sebesar 4,2 juta orang dan 2,67 juta di antaranya termasuk angkatan kerja. Sementara warga yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja sebanyak 1,53 juta orang.
“Komposisi angkatan kerja terdiri atas 2,52 juta orang penduduk yang bekerja dan sekitar 157 ribu orang merupakan pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2026, terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sekitar 15 ribu orang,” kata Agus dalam konferensi pers virtual, Rabu 5 Agustus 2026 lalu.
Menurutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan sebesar 6,52 persen lebih tinggi dibandingkan pedesaan 5,44 persen. Berdasarkan hasil Sakernas, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian sebesar 39,31 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,77 persen dan Industri sebesar 7,12 persen.
Selain itu, BPS juga mencatat penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 33,07 persen, sementara paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 4,82 persen. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 62,12 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 37,88 persen.
“Penduduk bekerja masih didominasi tamatan SMA yaitu sebesar 36,76 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan sarjana sebesar 14,16 persen,” ujarnya.
Agus mengatakan, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja minimal 35 jam per minggu dengan persentase sebesar 60,48 persen. Persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen poin dibandingkan Februari.
“Di sisi lain, terdapat pekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Pada Mei, tingkat setengah pengangguran adalah 9,48 persen, sedangkan tingkat pekerja paruh waktu adalah sebesar 30,04 persen,” jelasnya.
Data BPS juga menunjukan bahwa rata-rata pengangguran nasional berada di 2026 berada di angka kisaran 4,65%, dan Aceh masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat pengangguran di atas rata rata nasional.
Dimana, berdasarkan data BPS 2026, tinggkat tertinggi adalah Papua dengan 7,08 persen, kemudian Jawa Barat 6,61 persen, Banten dengan 6,48 persen, Kepulauan Riau 6,45 persen, Papua Barat Daya 6,38 persen dan Aceh dengan 5,89 persen.
Berdasarkan data juga, tingkat pengangguran awalnya sempat turun di 2024, periode akhir pemerintahan penjabat gubernur di Aceh.
Tapi selama hampir dua tahun terakhir atau fase pemerintah Mualem-Dekfadh di Aceh, jumlah pengangguran mengalami peningkatan.
Namun pada 2025, angka pengangguran Aceh kembali berada di angka 5,50 persen atau 148.800 orang. Jumlah ini mengalami peningkat atau mulai terjadi perlambatan lapangan kerja. Kemudiann pada 2026 tumbuh menjadi 5,88 persen atau 156.230 orang.
