BANDA ACEH – Puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh berdialog langsung dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam kegiatan “Ngopi Sore Bersama DPR Aceh” di Warkop Sekber Jurnalis, Kota Banda Aceh, Kamis (8/10/2026).
Sekitar 50 wartawan media cetak dan elektronik hadir dalam kegiatan tersebut. Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi antara insan pers dan legislatif untuk membahas sejumlah isu aktual di Aceh sekaligus memastikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diklarifikasi langsung kepada pihak DPR Aceh.
Kegiatan yang dimoderatori wartawan senior Azhari itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad dari Partai NasDem serta sejumlah pimpinan fraksi DPR Aceh.
Para pimpinan fraksi yang hadir di antaranya Arif Fadillah selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurdiansyah Alasta dari Fraksi Partai Demokrat, Abdurrahman Ahmad selaku Ketua Fraksi Gerindra, Amiruddin Idris selaku Ketua Fraksi PPP-PAS, Nurchalis selaku Ketua Fraksi NasDem, Muhammad Rizky selaku Ketua Fraksi Golkar-PAN-PDA, serta Fuadri dari PAN.
Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad mengatakan, kegiatan Ngopi Sore Bersama DPR Aceh penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga legislatif dengan wartawan.
Menurutnya, hubungan yang baik antara DPR Aceh dan pers juga diperlukan untuk memastikan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat dapat dikonfirmasi secara langsung sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada publik lebih akurat.
“Ngopi bareng DPR Aceh ini sangat baik untuk membangun sinergi antara wartawan dengan DPR Aceh. Ini juga menjadi kesempatan untuk memvalidasi isu-isu terkini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan akurat,” ujar Saifuddin.
Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara berkala sebagai wadah komunikasi terbuka antara DPR Aceh dan insan pers.
“Ke depan, kegiatan ngopi bareng DPR Aceh ini bisa kita buat lagi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, wartawan juga mengangkat sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik Aceh. Salah satunya mengenai realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Aceh yang berkaitan dengan penanganan dan pemulihan pascabencana.
Selain persoalan TKD, pembahasan juga menyentuh regulasi bendera Aceh serta sejumlah isu aktual lainnya yang berkembang di masyarakat.
Sesi diskusi berlangsung secara terbuka melalui tanya jawab antara wartawan dengan pimpinan dan anggota DPR Aceh. Pertanyaan yang disampaikan wartawan kemudian dijawab oleh anggota DPR Aceh sesuai dengan bidang tugas dan komisi masing-masing.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif antara DPR Aceh dan media dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.
