BANDA ACEH — Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, Hj. Ismaniar AB Mizan, SE, menegaskan perempuan Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi pelengkap dalam panggung politik. Perempuan harus tampil sebagai penentu arah kebijakan dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga legislatif.
Penegasan tersebut disampaikan Ismaniar dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah (Musda) III KPPI Aceh. Ia mengajak seluruh perempuan politik lintas partai untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan yang lebih bermakna pada Pemilu 2029.
“Perempuan Aceh bukan pelengkap saja, tetapi penentu arah negeri. Kalau perempuan sudah bersatu dan sepakat, politik Aceh pasti akan berubah,” tegas Ismaniar.
Menurutnya, Musda III KPPI Aceh menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi perempuan politik di tengah berbagai tantangan pembangunan, demokrasi, dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Ia mengakui pelaksanaan Musda kali ini berlangsung di tengah kesibukan para pengurus yang juga merupakan kader partai politik. Sejumlah pengurus harus menjalankan tugas organisasi dan konsolidasi partai di kabupaten/kota dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Meski demikian, KPPI Aceh terus berupaya menjalankan berbagai kegiatan dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan serta kemajuan perempuan.
Ismaniar menguraikan tiga persoalan penting yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dari perempuan politik.
Pertama, persoalan pembangunan dan perlindungan perempuan. Ia menyoroti kemiskinan di Aceh, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting.
“Kita membutuhkan kepekaan dan keberpihakan kebijakan. Persoalan perempuan dan anak tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijawab melalui program dan kebijakan yang nyata,” ujarnya.
Kedua, mahalnya biaya politik dan praktik politik uang. Ismaniar mengingatkan bahwa tingginya biaya politik dapat menjadi hambatan bagi perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan gagasan, tetapi tidak mempunyai dukungan finansial besar.
Ia berharap KPPI dapat menjadi wadah perjuangan bersama untuk mendorong politik yang lebih sehat, berintegritas, dan mengutamakan gagasan serta pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ismaniar menilai keterwakilan perempuan di parlemen masih perlu diperkuat, baik pada tingkat nasional maupun di Aceh.
Ia juga menyoroti penempatan perempuan dalam daftar calon legislatif yang dinilai belum selalu memberikan peluang kompetitif.
“Kita tidak mau lagi hanya menjadi pelengkap di nomor urut bawah. Melalui KPPI, kita mendorong agar pada 2029 perempuan Aceh ditempatkan pada nomor urut strategis dan memiliki peluang nyata untuk menjadi wakil rakyat,” tegasnya.
Menurut Ismaniar, perjuangan keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif pencalonan. Perempuan juga harus memperoleh kesempatan yang adil untuk berkompetisi dan memenangkan kepercayaan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Ismaniar berharap Pemerintah Aceh memberikan dukungan terhadap gerakan perempuan politik lintas partai, terutama melalui kebijakan yang memperkuat perlindungan perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, partai politik, organisasi perempuan, dan lembaga penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif.
Menurutnya, KPPI memiliki posisi strategis untuk mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang partai politik dalam satu agenda bersama, tanpa menghilangkan identitas dan kepentingan masing-masing partai.
Selain menyampaikan agenda perjuangan perempuan, Ismaniar menjelaskan bahwa Musda III KPPI Aceh juga akan menentukan sistem pemilihan kepemimpinan organisasi sesuai dengan AD/ART KPPI hasil Munas terakhir.
Ia memaparkan dua opsi yang dapat dibahas oleh forum Musda, yakni pemilihan ketua secara langsung melalui mekanisme one person, one vote dan sistem presidium.
Dalam mekanisme pemilihan langsung, peserta Musda memilih seorang ketua yang selanjutnya menyusun kepengurusan organisasi.
Sementara itu, sistem presidium mengedepankan kepemimpinan kolektif melalui lima orang presidium yang bekerja secara bersama-sama. Pembagian tanggung jawab kepemimpinan direncanakan berlangsung bergiliran selama lima tahun masa kepengurusan, sesuai kesepakatan forum dan ketentuan organisasi.
Ismaniar menilai sistem presidium dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat kebersamaan lintas partai, mendorong keadilan dalam kepemimpinan, dan menghindari dominasi satu kelompok.
Meski terdapat pilihan sistem kepemimpinan, ia menegaskan bahwa persatuan organisasi harus tetap menjadi prioritas.
“Apapun sistem yang akan kita terapkan, yang penting KPPI Aceh harus tetap satu, solid, maju bersama, dan sukses bersama,” katanya.
Di akhir sambutannya, Ismaniar menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPD KPPI Aceh yang telah bekerja bersama selama masa kepemimpinannya selama dua periode.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, pimpinan DPRA, para wakil ketua DPRA, Sekretariat DPRA beserta jajarannya atas dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan program serta kegiatan KPPI Aceh.
Ismaniar berharap kepengurusan baru yang akan dipilih melalui Musda III dapat melanjutkan perjuangan organisasi dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang lebih kuat.
Ia pun mengajak seluruh perempuan Aceh untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan masa depan daerah.
“Jika perempuan Aceh bersatu padu, insyaallah Aceh jaya selamanya,” tutupnya.
Musda III KPPI Aceh diharapkan menjadi titik penguatan konsolidasi perempuan politik lintas partai sekaligus langkah awal untuk mendorong lahirnya lebih banyak perempuan Aceh yang mampu menduduki kursi legislatif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pada Pemilu 2029.
