Eksekutif dan legislatif Kota Sabang capai kata sepakat untuk APBK Perubahan 2026. Tiga fraksi menyatakan menerima dan setuju.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang kembali menggelar Rapat Paripurna Ke-11 dan 12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa 29 September 2026 di Gedung Utama DPRK Sabang.
Agenda paripurna adalah Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRK Sabang terhadap Laporan Gabungan Komisi DPRK Sabang tentang Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2026, dilanjutkan Pendapat Akhir Wali Kota dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Sabang Magdalaina didampingi Wakil Ketua I Albina, S.T., M.T dan Wakil Ketua II Indra Nasution, dihadir pula Sekretaris DPRK Sabang Lutfi M Jamil bersama sejumlah anggota dewan
Paripurna turut dihadiri Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, para Kepala OPD di lingkungan Pemko Sabang serta tamu undangan lainnya.
Agenda diawali dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi. Tiga fraksi di DPRK Sabang menyampaikan pendapat akhirnya, yakni: Fraksi Aceh Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Amanat Bulan Bintang Berkarya.
Ketiga fraksi menyampaikan Pendapat fraksinya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2026 untuk dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRK Sabang dengan Pemerintah Kota Sabang.
Setelah pendapat akhir fraksi, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota terhadap Raqan Perubahan APBK 2026.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang atas kerjasama yang konstruktif dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan Pendapat Akhir yang mengakui adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRK selama proses pembahasan APBK Perubahan 2026.
“Meskipun terdapat dinamika tersebut, agenda diakhiri dengan tercapainya kesepakatan bersama untuk mengesahkan regulasi anggaran tersebut,” kata dia.
Wali Kota Zulkifli H. Adam menyatakan secara terbuka bahwa perbedaan pendapat antara Pemko dan legislatif wajar terjadi, baik dalam penyampaian argumen maupun saat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis di forum persidangan.
Kata dia, dinamika dan perdebatan selama pembahasan sebagai wujud sinergi serta fungsi kontrol demi menyelaraskan program pembangunan agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat Sabang.
Namun setelah melalui proses klarifikasi dan evaluasi bersama Badan Anggaran (Banggar) serta gabungan komisi, Wali Kota bersama Ketua DPRK Sabang Magdalaina menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK 2026.
Nota kesepakatan ini selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Sabang untuk meneruskan dokumen anggaran tersebut ke Pemerintah Provinsi (Gubernur Aceh) guna dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi qanun operasional.
Sementara itu, Sekda Kota Sabang Andri Nourman menjelaskan bahwa Perubahan APBK 2026 dilakukan untuk menyesuaikan asumsi-asumsi anggaran dengan kondisi terkini dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.
“Pembahasan Rancangan qanun Perubahan APBK 2026 akan dilanjutkan dengan pendalaman per SKPD untuk memastikan setiap pergeseran anggaran sesuai dengan aturan dan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya di sela-sela acara.
Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRK Sabang dengan Wali Kota Sabang tentang Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRK Sabang Magdalaina menyampaikan bahwa setelah persetujuan bersama ini, Rancangan Qanun Perubahan APBK Sabang Tahun Anggaran 2026 akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Sabang untuk selanjutnya dievaluasi ke Gubernur Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada waktu yang sama, DPRK Sabang juga menggelar Rapat Paripurna Ke-12 dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026.
Dengan telah disahkannya Perubahan APBK 2026, Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 secara resmi ditutup oleh Ketua DPRK Sabang.
Sehari sebelumnya, juga laporan Gabungan Komisi DPRK Sabang dibacakan oleh Rama Fitri Ayu, A S.H. Rapat juga dipimpin Ketua DPRK Sabang Magdalaina didampingi Wakil Ketua I Albina, S.T., M.T. dan Wakil Ketua II Indra Nasution.
Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Sabang Drs. Suradji Junus, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman AP., M.Si., kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan pihak terkait lainnya. 
Total nilai anggaran Kota Sabang dalam APBK Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp635,05 miliar atau tepatnya Rp635.054.000.000, meningkat sebesar Rp115,07 miliar dari total anggaran sebelum perubahan yang sebesar Rp519,99 miliar.
Struktur rinci dari APBK Perubahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama oleh Pemko dan DPRK Sabang adalah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp604.652.446.508 (meningkat sebesar Rp117,50 miliar dari target awal yang sebesar Rp487,15 miliar).
Kemudian belanja daerah dialokasikan mencapai Rp632.244.106.400 (meningkat sekitar Rp112,76 miliar dari pagu anggaran semula sebesar Rp519,49 miliar).
Sedangkan pembiayaan daerah rercatat sebesar Rp27.591.659.892 untuk menutupi selisih struktur anggaran pasca-perubahan. Peningkatan besaran APBK-P ini dirancang demi mengoptimalkan program pembangunan daerah serta menyelaraskan alokasi belanja agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat Sabang.










