Banda Aceh – Polda Aceh menggelar Operasi Patuh Seulawah yang berlangsung selama 14 hari dengan sasaran sejumlah pelanggaran berlalu lintas di jalan raya.
Wakapolda Aceh Brigjen Pol Latif Usman di Banda Aceh, Senin, mengatakan lalu lintas memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
“Ada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang menjadi perhatian dalam Operasi Patuh Seulawah, antara lain melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, serta berkendara melebihi batas kecepatan,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakapolda Aceh saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Patuh Seulawah 2026 di Lapangan Mapolda Aceh.
Apel tersebut ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya operasi kepolisian yang berlangsung selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Operasi Patuh Seulawah 2026 dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Aceh dengan melibatkan personel Polda Aceh serta Polresta dan Polres jajaran serta didukung instansi terkait.
Wakapolda menyebutkan operasi bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Provinsi Aceh.
“Terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan membutuhkan komitmen serta tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebutkan pelaksanaan operasi mengedepankan langkah edukatif, preemtif, dan preventif, disertai penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Pelanggaran tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.
Wakapolda menekankan agar seluruh personel yang terlibat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, profesional, dan humanis.
Personel diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.
“Selain penegakan hukum, sosialisasi dan edukasi juga perlu terus ditingkatkan agar kesadaran untuk tertib berlalu lintas tumbuh dari pemahaman tentang pentingnya keselamatan, bukan semata-mata karena adanya penindakan,” kata Latif Usman.
