BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan anggaran tersebut diserahkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Wakil Wali Kota, Afdhal Khalilullah Mukhlis, kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dalam sidang paripurna di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026).
Penyerahan R-APBK diterima Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II, Dr Musryadi Aswad. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Illiza mengatakan, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, dibutuhkan kerja keras dan sinergi seluruh pihak untuk merumuskan APBK yang berkualitas. Menurutnya, pembangunan Banda Aceh tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur tetap menjadi perhatian karena merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan kota.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal, Pemko Banda Aceh juga akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Illiza menjelaskan, dalam R-APBK 2027, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,172 triliun. Kemudian belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar diharapkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain itu, target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Illiza juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengatakan pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027 dalam waktu dekat.
Ia menyebutkan, DPRK akan mengawal agar seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan RPJM serta visi dan misi kepala daerah. Mereka akan memastikan program tepat sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran, sesuai dengan janji politik kepala daerah saat ini.
Ia menegaskan DPRK Banda Aceh berkomitmen mengawal pembahasan hingga pelaksanaan APBK agar anggaran yang disepakati dapat segera diwujudkan dalam program pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
