MEUREUDU – Hampir setahun pascabencana, kepastian pencairan bantuan stimulan gelombang kedua di Kabupaten Pidie Jaya masih menggantung. Masyarakat yang menunggu bantuan untuk memulihkan rumah dan kehidupan mereka justru terus dihadapkan pada ketidakjelasan.
Hal itu dikatakan Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya kepada Atjehwatch.com Senin16 November 2026.
Kapan dicairkan? Sejauh mana proses verifikasi data? Apa kendalanya? Hingga kini, sederet pertanyaan itu masih menunggu jawaban konkret dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial P3A Kabupaten Pidie Jaya.
Kondisi tersebut memantik kritik keras Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha. Ia mendesak pemerintah tidak terus membiarkan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian tanpa informasi yang transparan.
“Jangan terus meminta rakyat bersabar jika pemerintah sendiri tidak mampu memberikan kepastian. Kalau proses sedang berjalan, buka ke publik. Kalau ada kendala, jelaskan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban. Rakyat tidak butuh janji berulang, rakyat butuh kepastian kapan bantuan dicairkan,” tegas Rizha.
Menurutnya, bantuan stimulan bukan sekadar angka dalam administrasi pemerintahan. Di balik bantuan tersebut ada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah, dan masih berjuang bangkit dari dampak bencana.
Karena itu, lambannya informasi dan ketidakjelasan tahapan pencairan tidak boleh dianggap persoalan sepele. Pemerintah harus memahami bahwa setiap keterlambatan kepastian memperpanjang kecemasan masyarakat yang sedang menunggu hak pemulihannya.
Tak hanya menyoroti gelombang kedua, Rizha juga mengingatkan agar persoalan penyaluran tahap pertama tidak kembali terulang. Munculnya keluhan dan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran penerima harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Jangan sampai gelombang kedua kembali melahirkan persoalan yang sama. Mereka yang benar-benar terdampak jangan sampai justru tersisih, sementara ketepatan penerima bantuan dipertanyakan. Penyaluran harus adil, transparan, dan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar formalitas pendataan,” ujarnya.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya secara tegas mendesak Dinas Sosial P3A untuk segera membuka perkembangan penyaluran stimulan gelombang kedua kepada publik, termasuk hasil verifikasi dan validasi data, jumlah calon penerima, kendala administrasi, tahapan yang belum diselesaikan, serta target waktu pencairan.
Menurut Rizha, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan narasi pemulihan pascabencana jika masyarakat yang menjadi sasaran program justru masih dibiarkan menunggu tanpa kejelasan.
“Jangan sampai kepercayaan rakyat terkikis karena pemerintah memilih diam. Kalau belum bisa dicairkan, sampaikan alasannya. Kalau masih ada proses, umumkan progresnya. Jangan jadikan kesabaran masyarakat sebagai alasan untuk terus menunda keterbukaan informasi,” tegasnya.
Ia menegaskan, masyarakat Pidie Jaya tidak sedang meminta belas kasihan. Mereka hanya menuntut hak atas informasi dan kepastian terhadap proses bantuan yang diperuntukkan bagi pemulihan pascabencana.
Hampir setahun masyarakat menunggu. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam tanda tanya. Pemerintah harus berhenti membiarkan pertanyaan tanpa jawaban dan segera menghadirkan kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan.[Mul]









