Bireuen – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh menggelar Diskusi Publik tentang Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang menghadirkan unsur Akademisi, Pemerintah, dan Pengawas Penyiaran serta mahasiswa.
Diskusi yang berlangsung hangat dan partisipatif, diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal., M.Si.
Berbeda dengan diskusi qanun pada umumnya yang hanya membahas aspek teknis penyiaran televisi dan radio, diskusi kali ini lebih menekankan pada tantangan nyata hari ini, bagaimana pemanfaatan media sosial agar produktif, edukatif, dan bernilai dakwah.
Media Sosial Bukan Sekadar Hiburan
Dalam pemaparannya, Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal., M.Si menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaran dan pelaksanaan syariat Islam begitu pun di dalam penyiaran yang islami.
Aceh ini istimewa. Kita punya Syariat Islam, kita punya adat, kita punya nilai-nilai keacehan. Nilai inilah yang harus kita bawa masuk ke dalam ruang digital dan ruang penyiaran. Qanun ini harus memastikan media di Aceh bukan hanya menghibur, tapi juga mendidik dan berdakwah,” ujar Yusrizal.
Ia menambahkan, kolaborasi antar sektor menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan akademisi, media, tokoh agama, sekolah, dan masyarakat.
Media sosial hari ini sudah menjadi ruang hidup anak-anak kita. Kalau kita tidak isi dengan konten yang baik, maka konten yang tidak baik yang akan mengisinya. Karena itu kita dorong, satu gampong satu konten dakwah, satu sekolah satu konten edukasi, satu pemuda satu karya produktif,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber dari UMMAH menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi dari implementasi Qanun Penyiaran.
Menurut akademisi UMMAH, Agung Pangeran Bungsu, M.Sos persoalan utama bukan pada tidak adanya aturan pelaksana, tetapi pada rendahnya literasi masyarakat dalam menyaring informasi.
Transformasi penyiaran digital di Aceh bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga upaya membangun ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab. Diperlukan literasi digital, kepatuhan terhadap etika penyiaran dan nilai-nilai syariat Islam, serta komitmen melawan hoaks dan disinformasi. Mahasiswa dan akademisi harus berperan aktif menjadi agen perubahan dalam mewujudkan ruang digital Aceh yang cerdas, beretika, dan berintegritas.
Sementara itu muhammad Harun, S.Hi menyebutkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten tidak mendidik menyebar begitu cepat karena literasi kita masih rendah.
Implementasi Qanun harus dapat terlaksana dan adanya pendidikan literasi media sejak di sekolah, di kampus, dan di dayah. Mahasiswa dan pelajar harus kita latih bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi produsen konten yang cerdas, bernilai Islam dan budaya serta bertanggung jawab,” jelas narasumber UMMAH
UMMAH juga mendorong agar Qanun memberikan ruang bagi kampus dan pelajar untuk berkarya, seperti podcast edukasi, dakwah digital, dan konten UMKM yang dapat menjadi sumber ekonomi kreatif bagi generasi muda Aceh.
KPI Aceh: Penyiaran Harus Sehat dan Bermartabat
Dari sisi pengawasan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh menegaskan bahwa penyelenggaraan penyiaran di Aceh harus berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta nilai-nilai keistimewaan Aceh.
Penyiaran yang sehat adalah penyiaran yang melindungi anak, menghormati perempuan, dan tidak menyebarkan hoaks serta konten yang merendahkan martabat manusia.
Di era media sosial ini, semua orang bisa menjadi penyiar. Maka etika penyiaran harus berlaku juga bagi konten kreator,” ujar Muhammad Harun
KPI Aceh juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap harus dibatasi oleh tanggung jawab, terutama dalam menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai Syariat Islam yang berlaku di Aceh.
KPI Aceh membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Aceh dan kampus untuk melakukan pengawasan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pengadu, tetapi juga ikut mengawasi dan mengedukasi.








