BANDA ACEH – Pengamat politik dan pemerintahan di Aceh,Taufiq A Rahim, menilai penetapan zona merah di Aceh usai berstatus hijau di tingkat nasional diduga erat kaitannya dengan politik anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Taufiq dalam pernyataannya yang dikirim ke redaksi atjehwatch.com, Jumat 5 Juni 2020.
“Aceh Covid-19 berwarna-warni. Ternyata corona virus disease 2019 (Covid-19), terus menerus menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Aceh, hingga saat ini,” ujar Taufiq.
Menurutnya, setelah Minggu yang lalu Gugus Tugas Covid-19 Pusat mendeklarasikan Aceh sebagai zona hijau pandemi tersebut yang memiliki anggaran dana refocusing senilai Rp 1,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), ditambah dengan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 520 miliar, total sekitar Rp 2,2 triliun.
Sementara laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh baru terpakai Rp 118 miliar saat pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang selama dimanfaatkan untuk mengatasi jaring pengaman sosial (bantuan bahan pokok), juga urusan adminitrasi serta transpirtasi sebanyak 60 ribu paket di seluruh Aceh.
“Kerja selama ini Pemerintah Aceh dengan Gugus Tugas Covid-19 “sepertinya” sukses berhadapan dengan pandemi Covid-19, karena diumumkan sebagai zona hijau, meskipun indikator menjadi zona hijau yang mengejutkan tersebut menyentak naluri acuh-tak acuh rakyat Aceh.”
Ternyata, katanya lagi, dengan kejutan luar biasa hadir lagi dengan surat edaran (SE) Plt. Gubernur Aceh Nomor Surat 440/7810 dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, tertanggal 2 Juni 2020, 9 daerah menjadi zona merah lagi yaitu Banda Aceh, Pidie, Simeulu, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, Gayo Luwes, Bener Meriah dan Aceh Utara.
“Sehingga yang zona merah mesti mematuhi protokol kesehatan dengan berbagai aturan dan ketentuan termasuk melakukan rapid test dan PCR, sebagai upaya serius berhadapan dengan pandemi Covid-19.”
Sementara itu, yang zona hijau dapat melanjutkan new norma live (kehidupan kenormalan baru) dalam interaksi kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial-budaya dan lainnya. Karena permasalan serius adalah jumlah pengangguran bertambah, kemiskinan meningkat di Aceh. Sementara saat ini pemanfaatan dana refocusing masih kecil, Pemerintah Aceh selama pandemi tidak pernah melaksanakan test massal, juga dana pengaman jaring sosial serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial-budaya dan lain.
“Jika harus new normal live bagi daerah hijau, apakah jaminan sudah mendapat rekomendasi ahli/pakar epidimologi dan neurologi? Sehingga jelas, baik zona hijau maupun merah. Agar tidak seperti “water test” atau anak-anak tembakkan “meriam bambu” (beudei trieng) di tengah gelap gulita, kemudian saling bersahutan “kena atau tidak kena tembakan”, hanya menjadi lelucon ditengah ketidakjelasan penggunaan dana anggaran program dan proyek APBA-2020 yang banyak menuai masalah.”
Demikian juga, kata Taufiq, menyatakan 9 daerah zona merah, targetnya untuk mencairkan dana refocusing sebelum habis masa berlaku, juga memanfaatkan anggaran belanja publik APBA yang sangat menggiurkan.
“Sehingga akhir tahun anggaran nanti Pemerintah Aceh ber-raport hijau dalam kehebatan menghabiskan APBA sebagai penilaian penggunaan anggaran belanja tahunan, meskipun seolah-olah mengurus pemerintahan dan penggunaan anggaran seperti “auto-pilot”, tepuk dada tanya selera. Anggaran sukses dihabiskan meskipun tidak mampu meningkat perekonomian, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.”
“Sebaiknya tidak seenaknya menghabiskan anggaran APBA jika hanya mementingkan kepentingan elite politik Aceh. Rakyat Aceh sedang susah, apapun warna status zona, berpelangi maupun berbagai warna, karakter masyarakat Aceh yang pernah berhadapan serta merasakan konflik, tidak pernah “mengambil pusing” warna maupun status zona. Jika ada rekomendasi resmi organisasi kesehatan, pakar kesehatan (epidimologi, neurologi, dan lainnya) mungkin masyarakat Aceh sedikit yakin, jangan membohongi dan terus-menerus membodohi masyarakat Aceh,” kata dia.[]
