Jakarta – Wakil Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, meminta agar daerah-daerah yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona menyiapkan tim penegak protokol kesehatan berbasis komunitas.
Pembentukan penegak disiplin internal tersebut merupakan bagian dari Operasi Yustisi dengan sasaran masyarakat yang tidak menggunakan masker.
“Dengan adanya tim yang dipimpin Kadalops ini diharapkan dapat menertibkan 24 jam dan tidak perlu dilakukan Operasi Yustisi, namun cukup diingatkan,” kata Gatot kepada wartawan saat meninjau Stasiun Tanah Abang, Jumat (11/9).
Menurut dia, penerapan sistem tim tersebut mempermudah pemantauan setiap waktu, bukan hanya saat ada aparat yang melakukan pengawasan.
Nantinya, tim tersebut akan tetap dibantu oleh personel dari Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Gatot mengakui, selama ini banyak warga yang hanya tertib menerapkan protokol kesehatan saat diawasi oleh petugas kepolisian atau aparat lainnya. Namun, mereka abai ketika tak ada yang mengawasi.
Dia mencontohkan, seluruh warga yang masuk ke Stasiun Tanah Abang harus menggunakan masker, termasuk di dalam gerbong kereta. Jika tak memakai masker, mereka akan diminta untuk membeli.
“Kalau kita mengandalkan penegak disiplin Polri, TNI, dan Satpol PP yang bergerak, mungkin ketika tim ini datang, tertib, tapi setelah itu berubah lagi,” katanya.
Sebelumnya, Gatot juga mengatakan bahwa preman pasar bakal diajak untuk menegakkan disiplin penggunaan masker di pasar agar tak muncul klaster baru.
Operasi Yustisi sendiri bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu kepolisian juga bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan klaster tergolong rawan, misalnya pasar atau perkantoran.
“Tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan di klaster-klaster tersebut. Jadi mungkin jangan kaget kalau ada polisi, ada TNI, ada satpol PP. Tujuan kita bukan untuk tujuan represif. Tujuan kita untuk menyelamatkan,” tutur Gatot.
