Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kerap kesulitan menjaga netralitas saat pilkada berlangsung.
“Faktanya kita melihat bahwa netralitas ASN itu di satu sisi masih di bawah itu dan masih menjadi bagian yang dilema bagi ASN,” kata Ghufron dalam seminar daring bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9).
Ghufron mengatakan bahwa ASN di lingkungan kepala daerah petahana kerap dihadapkan pada situasi dilematis. Situasi ini berujung pada kesulitan sikap netral saat pilkada berlangsung.
Melihat kenyataan ini, Ghufron menganggap sikap netral pada kenyataannya hanya sesuatu yang mudah diucapkan. Namun dalam praktiknya, orang yang berada di lingkaran tersebut justru mengalami kesulitan.
“Ikut pada petahana kewajiban. Tidak ikut juga menjadi takut. Tidak bagus kalau kemudian yang menang petahana, karena hal ini berisiko pada jabatan atau hak keuangannya,” katanya.
Terkait hal ini, menurut Ghufron, peran masyarakat menjadi salah satu kunci. Dia meminta agar masyarakat bisa berperan aktif untuk memantau penyelenggaraan Pilkada 2020 demi menjaga ASN dari potensi praktik korupsi dan politik kepentingan.
“Masyarakat mampu menjaga dua hal” katanya.
